Paranoia Negara terhadap Kelompok Minoritas

Menurut rencana, Majelis Ansharullah Ahmadiyah Jawa Tengah bakal menggelar Pertemuan Tahunan Itjima Majelis Ansharullah Jawa Tengah. Acara itu disiapkan berlangsung di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pada 17-19 November mendatang. Dalam proposal, panitia menyebutkan acara tersebut diklaim bakal diikuti 1.500-an anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Panitia kemudian meminta izin pelaksanaan, salah satunya, kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Tapi, berdasarkan warkat resmi Nomor 20.036/Kw.11.7/2/BA.00/10/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang diteken Musta’in Ahmad, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah tidak dapat merekomendasikan untuk melanjutkan kegiatan Majelis Ansharul Ahmadiyah Jawa Tengah itu.

Dodik mengatakan panitia tetap tidak dapat berbuat apa-apa setelah adanya surat tersebut. Menurut dia, rekomendasi dari FKUB Jawa Tengah dan penjelasan rinci mengenai kegiatan tidak membuat hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat berubah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah tetap berpegang pada SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang perintah dan peringatan keras kepada penganut, anggota, dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). “Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aliran Ahmadiyah juga mendasari keputusan menolak rekomendasi kegiatan,” ucap Dodik.

Mubalig JAI Jawa Tengah Maulana Saefullah Ahmad Farouk mengatakan panitia telah mengajukan permohonan izin pada dua bulan sebelum waktu penyelenggaraan kegiatan. Menurut dia, proposal dan rangkaian serta jadwal lengkap kegiatan juga sudah diberikan semuanya. Namun Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah tetap tidak dapat melanjutkan rekomendasi kegiatan. “Selain SKB 3 Menteri, alasan lainnya adalah situasi politik menjelang pemilihan presiden 2024.”

Maulana mencoba memahami alasan yang disampaikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Sebagai warga negara, dia dan JAI mencoba mematuhi hasil keputusan pemerintah, meski pada kenyataannya hubungan antar-umat beragama di wilayah Jawa Tengah adem ayem saja. “Selama ini kami tidak pernah berselisih paham dengan umat beragama lainnya,” ujarnya.

JAI, Maulana melanjutkan, berharap kegiatan ini dapat dilangsungkan pada tahun berikutnya mengingat pesta elektoral sudah rampung digelar pada Februari 2024. “Jadi, kalau ditolak saat ini, kami coba legowo saja.”

Maulana mengungkapkan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah sebelumnya menawarkan opsi lain terhadap acara tersebut. Menurut dia, rekomendasi dapat diberikan dan acara dapat dilanjutkan, tapi dengan syarat label identitas JAI tidak dicantumkan dalam kegiatan tersebut. “Kami tidak mau. Kami lebih memilih dan berharap agar ini bisa dilaksanakan pada tahun depan saja,” ujarnya.

Tempo belum mendapat konfirmasi dan tanggapan perihal penolakan acara tersebut. Musta’in Ahmad, melalui stafnya, Zaimah Hasanah, belum merespons pertanyaan yang dikirimkan Tempo ke nomor telepon selulernya hingga berita ini ditulis. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Stefanus Satake Bayu bersikap setali tiga uang.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia menggelar Jalsah Salanah (pertemuan tahunan) Nasional 2023. Dok. Ahmadiyah

Ahmadiyah Bukan Organisasi yang Dilarang Undang-Undang

Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan mengatakan pelarangan kegiatan JAI di Jawa Tengah tidak hanya menunjukkan bagaimana paranoia negara terhadap minoritas kelompok beragama. Larangan tersebut, menurut Halili, juga melanggengkan diskriminasi yang tiada berujung.

“Ini juga malah memberikan ruang bagi kelompok konservatif dan intoleran untuk menjadikan isu minoritas sebagai bagian dari konsolidasi mereka,” kata Halili saat dihubungi dalam kesempatan terpisah, kemarin. Pun dengan dalih stabilitas dan kondisi politik menjelang pemilihan presiden 2024, kata dia, hal tersebut tidak memiliki kausalitas dengan kegiatan kelompok beragama.

Pelarangan ini, menurut Halili, merupakan upaya untuk terus mendiskriminasi kelompok minoritas dengan melegitimasi regulasi yang pada hakikatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. “JAI bukan organisasi yang dilarang oleh undang-undang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menilai mereka menyimpang,” ujarnya.

Halili menegaskan MUI bukanlah lembaga negara. Jadi, sudah sepatutnya pemerintah kembali mematuhi aturan bernegara, yaitu patuh pada konstitusi. “Apalagi masyarakat di Jawa Tengah setahu saya menyadari betul akan kebinekaan. Mereka progresif.”

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, alih-alih melarang kegiatan umat beragama, pemerintah setempat semestinya memberikan ruang dan memfasilitasi kegiatan yang ditujukan untuk merawat moderasi beragama. “Lagi pula, kegiatan itu dijamin oleh undang-undang,” ujarnya.

Kontras, kata dia, juga mendesak pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, dapat menjamin kebebasan pada kelompok agama mana pun. Rezaldy meminta pemerintah dapat bersinergi, khususnya menjalankan norma dan regulasi berdasarkan prinsip hak asasi manusia. “Kebijakan itu nantinya mesti diimplementasikan di tingkat lokal dan pusat, baik yang tertulis maupun dalam bentuk diskresi,” katanya.

ANDI ADAM FATURAHMAN