Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Banjar - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ahmad Najib Burhani, menilai aktifnya Nahdlatul Ulama (NU) dalam perpolitikan saat ini bak istilah Jawa 'cancut tali wondo'. Warga NU, kata dia, merasa terpanggil untuk masuk ke dalam urusan politik.
Baca: Munas Alim Ulama NU Tak Dihadiri Sejumlah Kiai Sepuh
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Jadi logika yang mereka pakai adalah bahwa ada persoalan bangsa, negara dalam ancaman, dan NU merasa terpanggil, tertuntut untuk mengawal negara. Karena itu harus cancut tali wondo atau terlibat politik secara utuh," katanya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis, 28 Februari 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Najib, hal ini terlihat dari pernyataan para elite NU yang menarasikan bahwa Pemilu 2019 bukan sekedar pertarungan politik. "Tapi ideological battle, matter of life and death," ucapnya.
Baca: Munas Ulama NU Batal Membahas Masalah Politisasi Agama
Ia menuturkan masyarakat NU merasakan ada dua hal penting yang dipertaruhkan dalam pemilu kali ini, yakni masa depan kelompok Islam moderat dan ideologi Indonesia. Nahdliyyin, kata Najib, merasa resah dengan adanya kelompok tertentu yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. "Saya rasa inilah lawan NU dan kemudian mereka (NU) merasa terpanggil untuk terlibat langsung," ujarnya.
Namun, kata Najib, sikap NU terkait urusan politik akhir-akhir ini secara bersamaan membentuk citra polarisasi di tengah masyarakat semakin kuat, bukannya melemah. "Maka berkembang NU versus the rest of Islam, santri tradisional versus santri milenial dan beberapa istilah lain yang menghadapkan NU dengan Islam lainnya," ucapnya.
Baca: NU Usul Sebutan Kafir ke Nonmuslim Indonesia Dihapus
Selain itu, Najib menilai NU saat ini sudah menjadi bagian dari politik. Majunya Mustasyar NU, Ma'ruf Amin, dalam pemilihan presiden 2019 menegaskan sikap NU yang merasa perlu terlibat di dalam pemerintahan. "Bahasanya Kiai Said (Ketua Umum PBNU) saat acara kemarin (silaturahmi dengan kiai kampung) 'kita bukan penentu kebijakan maka harus menjadi penentu kebijakan'," ucapnya.
Foto 
