Perombakan Kabinet Bukan Kewenangan Jusuf Kalla

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana reshuffle Kabinet Kerja mengemuka setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi isyarat bahwa perombakan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Pengamat komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengkritik sikap JK itu.

"Jangan sampai Wapres yang bersemangat. JK harus mengerem omongan soal reshuffle karena itu domain Presiden," ujar Gun Gun yang dihubungi pada Rabu, 6 Mei 2015.

Seorang wakil presiden, kata Gun Gun, tak punya wewenang merombak kabinet karena itu merupakan hak prerogatif presiden. Gun Gun menilai sikap JK semakin menunjukkan kurangnya koordinasi antara presiden dan wapres. "Bukan pertama kalinya terjadi perbedaan statemen antara Jokowi dan JK," ujar Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute itu.

Menurut Gun Gun, JK boleh saja memberi saran perombakan kabinet kepada Presiden. Namun, dia melanjutkan, saran itu harus disampaikan dengan cara elegan, misalnya dalam rapat kabinet, dan bukan di depan umum.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya juga menyarankan agar wacana perombakan tidak dilempar oleh Wapres atau partai politik. "Makna reshuffle menjadi terdegradasi, seakan-akan ada tekanan kepada Presiden," kata Yunarto. Dia mengingatkan, Presiden bisa merombak kabinet bahkan tanpa meminta pertimbangan dari wapres sekali pun.

JK sebelumnya membenarkan kabar bahwa akan ada penggantian menteri, tapi tidak menjelaskan waktu pelaksanaannya. Perombakan kabinet, menurut JK, perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Sebab, pemerintahan perlu didukung oleh orang-orang yang berkompeten di bidang masing-masing.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA