PKPI Ingin Sengketa dengan KPU Berakhir di Tahap Mediasi

PKPI dan KPU belum menemukan titik terang mengenai sengketa verifikasi partai yang diajukan ke Bawaslu.

27 Februari 2018 | 16.15 WIB

material-symbols:fullscreenPerbesar

Tim Verifikasi KPU bersama Anggota Partai memeriksa berkas partai politik yang melakukan pendaftaran ulang sebagai peserta pemilu 2019 di kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta, 20 November 2017. KPU membuka kembali pendaftaran ulang partai politik peserta pemilu 2019 terhadap sembilan partai diantaranya PKPI Hendropriyono, PBB, Idaman, Partai Bhinneka, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, dan PIKA sesuai dengan keputusan Bawaslu. Tempo/Fakhri Hermansyah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kembali melakukan mediasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Umum PKPI Hendropriyono mengaku ingin sengketanya selesai pada tahap mediasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia mengatakan partainya menghindari sidang ajudikasi melawan KPU. “Kami akan semaksimal mungkin menghindari proses ajudikasi. Karena, ajudikasi itu sandarannya hukum. Kalau hukum itu, cari siapa yang menang dan yang kalah,” kata Hendropriyono di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa, 27 Februari 2018.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca: PKPI Melengkapi Dokumen Permohonan Sengketa ke Bawaslu

BACA JUGA

Dukungan PKPI di Pilpres 2019, Hendropriyono Belum Temui Jokowi  

Baca: Sudah Dapat Nomor Urut, KPU: Partai Belum Boleh Kampanye

Adapun Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan KPU tetap berpegangan pada hasil kerja yang sudah dirapatplenokan. “Sampai saat ini pemufakatan belum tercapai, sehingga musyawarah akan tetap berlangsung. Kami akan maksimal dan berusaha menghindari ajudikasi,” kata dia.

KPU menyatakan PKPI tidak lolos menjadi peserta Pemilihan Umum 2019. PKPI tidak menerima keputusan tersebut dan mengajukan sengketa ke Bawaslu. PKPI menawarkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi ulang ke kantor-kantor daerah PKPI, tapi KPU menolak dengan alasan verifikasi sudah sesuai prosedur.

partai-keadilan-dan-persatuan-indonesia-pkpi

kpu

Riani Sanusi Putri

Lulusan Antropologi Sosial Universitas Indonesia. Menekuni isu-isu pangan, industri, lingkungan, dan energi di desk ekonomi bisnis Tempo. Menjadi fellow Pulitzer Center Reinforest Journalism Fund Southeast Asia sejak 2023.

Edisi 11 Mei 2025