Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Prabowo Yakin Transisi ke Pemerintahan Baru Berjalan Mulus, Ini Alasannya

Prabowo Subianto optimistis transisi pemerintahan dari Presiden Joko Jokowi ke Presiden baru akan berjalan mulus.

5 Maret 2024 | 15.26 WIB

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hadir dalam acara Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Rubby Jovan
Perbesar
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hadir dalam acara Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Rubby Jovan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto optimistis transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Presiden baru akan berjalan mulus. Prabowo meyakini dirinya sebagai pemenang Pilpres 2024 sekalipun hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih berlangsung.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

"Saya rasa transisi akan sangat lancar karena seperti yang anda ketahui dari ketiga kandidat (presiden dan wakil presiden), tim saya sangat terbuka bahwa kami adalah bagian dari tim Jokowi," ujar Prabowo dalam acara Mandiri Investment, Jakarta, dikutip dari keterangan resminya pada Selasa, 5 Maret 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Oleh karena bagian dari tim Jokowi, maka dirinya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan mantan Wali Kota Solo itu. Selain itu, Prabowo juga percaya diri dengan program-programnya.

"Tim saya sangat bullish. Kami memiliki banyak program dan kami memiliki banyak kekuatan, fundamental kami kuat," tutur Prabowo.

Dari segi ekonomi, Prabowo juga yakin bahwa rasio pajak alias tax ratio Indonesia akan lebih baik di masa pemerintahannya. Seperti diketahui, rasio pajak Indonesia saat ini sekitar 10 persen.

"Tetangga kita Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja sekitar 16-18 persen. Masih ada ruang untuk perbaikan," ungkap Menteri Pertahanan ini.

Bila negara tetangga bisa mencapai rasio pajak 16 persen, kata dia, Indonesia juga bisa. Kendati demikian, bukan berarti tarif pajak akan dinaikkan. Tapi, bisa juga dengan memperluas wajib pajak atau ekstensifikasi.

Prabowo melanjutkannya, untuk mengentaskan rasio pajak ini, dirinya bahkan meminta beberapa pelaku ekonomi untuk mencarikan nama yang akan menjadi Direktur Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak. Seperti diketahui, Prabowo berencana memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

"Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), Pak Darmawan (Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi), Pak Kartiko (Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo), Pak Chatib (Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri), tolong beri saya rekomendasi siapa yang akan menjadi Dirjen Pajak," kata Prabowo berseloroh.

Amelia Rahima Sari

Alumnus Antropologi Universitas Airlangga ini mengawali karire jurnalistik di Tempo sejak 2021 lewat program magang plus selama setahun. Amel, begitu ia disapa, kembali ke Tempo pada 2023 sebagai reporter. Pernah meliput isu ekonomi bisnis, politik, dan kini tengah menjadi awak redaksi hukum kriminal. Ia menjadi juara 1 lomba menulis artikel antropologi Universitas Udayana pada 2020. Artikel yang menjuarai ajang tersebut lalu terbit di buku "Rekam Jejak Budaya Rempah di Nusantara".

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus