Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Respons Bahlil soal Jokowi Diberikan Jabatan Khusus di Golkar

Usai dipecat PDIP, Jokowi didaulat sebagai anggota Golkar tanpa KTA.

11 Desember 2024 | 12.34 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar Bahlil Lahadalia, ditemui awak media di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, pada Rabu, 11 Desember 2024. Ia menghadiri acara Bimtek anggota DPR F-Golkar periode 2024-2029 di seluruh Indonesia. TEMPO/Alfitria Nefi Pratiwi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mempertanyakan informasi yang beredar soal kabar presiden ketujuh, Joko Widodo, akan mendapatkan jabatan khusus di partai beringin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Dapat informasi dari mana? Jangan pakai katanya terus tanya saya, mohon maaf ya,” kata Bahlil kepada awak media di Jakarta Barat pada Rabu, 11 Desember 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai banteng. Setelah PDIP memecat Jokowi, statusnya bukan lagi sebagai kader PDIP. Sejumlah partai pun menyatakan siap menampungnya.

“Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.

Ajakan bergabung datang dari Golkar. Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bakal menerima Jokowi dengan tangan terbuka jika ingin bergabung dengan partainya.

“Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang, lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar, misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka, “ kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.

Bahkan, kini Jokowi didaulat sebagai anggota Golkar tanpa KTA. Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar, Derek Loupatty, mengatakan Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan.

Derek berujar partainya memberikan status anggota kehormatan kepada para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, dan mantan presiden.

“Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara. Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA,” kata Derek di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis, 5 Desember 2024.

Partai Golkar, kata dia, menganggap Jokowi sebagai negarawan. Apalagi Golkar mendukung mantan Gubernur Jakarta itu selama dua periode menjadi presiden. 

Tak hanya Jokowi, putra sulungnya-Gibran- juga didapuk sebagai anggota kehormatan Partai Golkar. “Mas Gibran juga kan dicalonkan oleh Partai Golkar berpasangan dengan Pak Prabowo,” kata dia.

Jokowi enggan berkomentar saat dikonfirmasi mengenai KTA PDI Perjuangan yang masih dipegangnya. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada awak media. “Terima kasih,” katanya.

Septia Ryanthie dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus