Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menanggapi sinyal istana mengganti menteri atau reshuffle kabinet pasca pendeklarasian Anies Baswedan oleh Partai NasDem. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sehingga bisa dilakukan kapanpun dirasa perlu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kendati demikian, Herzaky mengatakan pubik bisa menilai motif di balik penggantian menteri ini. Ia mempertanyakan apakah reshuffle berangkat dari upaya perbaikan kinerja kabinet atau sebagai alat menekan pihak yang tidak lagi sejalan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Publik pun bisa dan berhak menilai, apakah reshuffle dilakukan untuk kepentingan rakyat, alias upaya perbaikan kinerja kabinet agar hasilnya makin terasa dan efektif untuk perbaikan nasib rakyat? Ataukah reshuffle hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata?,” kata Herzaky kepada Tempo, Jumat, 14 Oktober 2022.
Setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, banjir kritik melanda Partai NasDem. Salah satu partai yang gencar melontarkan kritik adalah partai pengusung Jokowi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sebagai partai koalisi pemerintah, PDIP menyayangkan sikap NasDem tersebut. Sebab, Anies dinilai kerap berseberangan dengan Jokowi. Adapun ihwal reshuffle, PDIP mengaku mendukung rencana ini karena menolak ada menteri yang menyiapkan antitesa bagi Jokowi.
Pemerintah diminta fokus soal ancaman resesi dan iklim demokrasi
Herzaky menjelaskan, sikap yang diambil oleh para menteri maupun partai asalnya tidak berhubungan dengan kinerja kabinet. Karenanya, ia meminta Presiden dan koalisi pemerintah berfokus mengantisipasi ancaman resesi global yang diprediksi melanda pada 2023 mendatang.
“Lebih baik Presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan fokus saja bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023. Belum resesi global saja, kondisi rakyat Indonesia sudah susah benar saat ini,” ujarnya.
Dia berharap Presiden dan koalisinya turut memperbaiki iklim demokrasi yang dinilai makin tidak kondusif, alih-alih memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan.
“Harapannya, Presiden Jokowi dan koalisinya dalam dua tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif ini. Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi menyebut adanya kemungkinan reshuffle atau penggantian menteri di kabinetnya. Ia tidak menampik saat ditanya media ihwal kaitan reshuffle dengan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Capres oleh Partai NasDem.
"Rencana selalu ada," kata Jokowi saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 13 Oktober 2022.
Adapun Jokowi belum menyebutkan tanggal pasti kapan penggantian menteri ini dilakukan. “Pelaksanaan nanti diputuskan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Walau demikian, Jokowi tidak merinci lebih lanjut soal rencana tersebut akan menyasar menteri mana dan partai apa.
IMA DINI SHAFIRA | FAJAR PEBRIANTO
Baca: Tanggapi Sinyal Reshuffle dari Jokowi, NasDem: Tak Ada Kaitan dengan Deklarasi Anies
