Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Rabu, 21 Februari 2023. Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjabar Menteri ATR/BPN menggantikan Mahfud Md menjadi Menko Polhukam keenam dalam kabinet Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kabinet Jokowi memang kerap melakukan reshuffle kabinet, salah satunya jabatan Menko Polhukam. Pada periode pertama, Jokowi melakukan dua kali reshuffle Menko Polhukam. Salah satu Menko Polhukam dengan jabatan relatif singkat adalah Tedjo Edhy Purdijatno. Ia menjadi Menko Polhukam pertama di pemerintahan Jokowi. Berikut profilnya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dilansir dari polkam.go.id, Tedjo Edhy Purdijatno lahir di Magelang pada 20 September 1952. Tedjo menamatkan pendidikan militernya di Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1975. Selain itu, ia pernah mengikuti Kursus Perwira Remaja, Dikbang ABRI, Sus Prostis, Diklapa 2, Seskoal Angkatan 29, Sesko ABRI,dan Lemhanas KRA 34.Di bidang akademik, Tedjo berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hangtuah Surabaya di tahun 2001.
Karier awal militernya ia mulai dengan mengabdi di Satuan Udara AL. Pada 1982, ia ditugaskan di KRI dan menduduki beberapa jabatan selama bertahun-tahun. Di sana, ia menjabat sebagai Palaksa KRI Teluk Penyu (513) Satuan Amfibi Armatim. Kemudian Komandan KRI Teluk Lampung (540) Satlinlamil Surabaya, Komandan KRI Teluk Semangka (512) Satfib Armatim, dan Komandan KRI Multatuli (561) Satfib Armatim.
Setelah cukup lama di KRI. Tedjo Edhy kemudian ditugaskan di Mabes AL sebagai Paban VI Binkuat Sopsal Kasal Mabesa. Di sana, ia juga pernah menjadi Komandan Satfib Armatim, Asrena Mako Armatim, Kapok Sahli A Kasal Bidang Wilnas.
Kemudian, ia kembali menjabat posisi Komandan di Guskamla Armabar, Kepala Staf Koarmatim, dan Wakil Komandan Seskoal. Lalu, ia ditunjuk sebagai Sahli Tingkat III bidang Hubintek Mabes TNI, Staf Ahli Manajemen Nasional Lemhanas.
Setelah menjadi Staf Ahli, Tedjo ditunjuk menjadi Panglima Koarmabar. Setelah itu, ia menjadi Asisten Perencanaan Kasal, dan Dirjen Perencanaan Pertahanan Dephan, Komandan Sesko TNI, serta Kepala Staf Umum TNI.
Pada 1 Juli 2008, Tedjo Edhy dilantik menjadi Kepala Staf TNI AL atau KSAL oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menggantikan Laksamana TNI Sumardjono yang memasuki masa pensiun. Jabatan tersebut hanya bertahan satu tahun empat bulan. Pada 13 November 2009, Tedjo digantikan oleh Agus Suhartono.
Setelah bergelut di dunia militer, Tedjo pun sempat menjajal karier politik. Peraih penghargaan Panglima Gagah Angkatan Tentara dari Kerajaan Malaysia itu kemudian ditarik menjadi Menko Polhukam oleh Jokowi. Ia menjabat selama sepuluh bulan saja.
Pada 12 Agustus 2015, Jokowi mengganti enam menteri di kabinetnya. Salah satunya politikus NasDem, Tedjo Edhy Purdijatno. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Jabatan tersebut diberikan kepada Luhut Binsar Pandjaitan. "Saya yakin Pak Tedjo bisa berada di mana saja untuk memberikan pengabdiannya, tak harus di Kabinet Kerja," ujar Surya.
Pada masa ia menjabat, Tedjo Edhy cukup sering mengundang kontroversi. Misalkan, dalam kasus Polri vs KPK, ia pernah menyebut bahwa dukungan, demonstrasi kepada KPK berasal dari rakyat tak jelas.
Selain mendapat penghargaan dari Kerajaan Malaysia, mantan Menko Polhukam itu mendapat penghargaan Pingat Jasa Gemilang dari pemerintah Singapura, dan Frand Cross Kinght to the Order of Crown of Thailand dari Kerajaan Thailand. Selain itu, ia juga mendapat banyak gelar dari TNI.
ANANDA RIDHO SULISTYA | YOLANDA AGNE | RIZKI DEWI AYU | DANIEL A. FAJRI | RACHEL FARAHDIBA REGAR | AMIRULLAH | KHUMAR MAHENDRA