Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
TPNPB-OPM berinisiatif akan membebaskan pilot Susi Air.
Kelompok Egianus Kogoya akan dilobi.
Butuh fasilitator independen untuk membebaskan sandera.
JAKARTA – Para petinggi Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menggelar pertemuan secara mendadak lewat aplikasi Zoom Meeting, Senin malam lalu. Rapat virtual itu membahas sikap keras pimpinan TPNPB-OPM wilayah Kabupaten Nduga, Papua, Egianus Kogoya. Egianus berkukuh tak bersedia membebaskan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens, yang mereka sandera sejak tahun lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan rapat virtual itu membahas sikap Markas Pusat TPNPB-OPM yang sudah bersepakat membebaskan Phillip sejak 2 Februari lalu. Namun pembebasan Phillip ini hanya bisa terealisasi ketika Egianus menyetujuinya. Sebab, pasukan Egianus yang menyandera pilot asal Selandia Baru tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tak ada satu negara pun yang merdeka karena ditukar dengan sandera. Tindakan Egianus dapat merugikan perjuangan Papua Merdeka,” kata Sebby Sambom, Selasa, 6 Februari 2024.
Hasil rapat itu, kata Sebby, TPNPB-OPM akan membentuk tim untuk bertemu dengan Egianus. Mereka hendak membujuk Egianus agar setuju membebaskan Phillip. “Pertemuan itu untuk berbicara karena Egianus bukan musuh,” ujarnya.
Menurut Sebby, tidak ada untungnya jika mereka terus menahan Phillip. Sebab, penyanderaan berkepanjangan akan memicu antipati masyarakat internasional dan PBB. Sebaliknya, pembebasan pilot akan menarik simpati masyarakat internasional.
“Kalau pilot itu mati, kami akan disalahkan oleh masyarakat internasional. Itu mempersulit perjuangan kami,” kata Sebby. “Ini demi kemanusiaan. Apalagi sebetulnya, masyarakat Selandia Baru mendukung perjuangan kami.”
Ia mengatakan tujuan awal Phillip disandera adalah untuk menarik perhatian masyarakat internasional. Harapannya, Indonesia bisa ditarik untuk ikut dalam pengadilan internasional karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. “Sekarang, kami tidak akan menggunakan dia. Biarlah perundingan politik tingkat tinggi dengan Indonesia datang secara alami.”
Sebby juga menceritakan upaya pihak Selandia Baru untuk membebaskan Phillip. Dua bulan setelah penyanderaan, pihak TPNPB-OPM dan Selandia Baru mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Namun pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan apa pun.
Pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens (tengah), bersama anggota TPNPB-OPM, Februari 2023. Dok. TPNPB-OPM
Saat ini, Sebby belum dapat memastikan jadwal pembebasan Phillip. Dalam pembebasan pilot itu, kata dia, TPNPB-OPM akan bekerja sama dengan pihak internasional yang netral dan independen sebagai mediator. Lalu TPNPB-OPM akan menggiring Indonesia ke perundingan internasional untuk membahas berbagai pelanggaran HAM terhadap warga Papua. “Kami akan berjuang melakukan itu,” kata dia.
Ia melanjutkan, TPNPB-OPM juga terbuka untuk berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia mengenai pembebasan Phillip. Namun pemerintah Indonesia belum membuka komunikasi dengan Markas Pusat TPNPB hingga saat ini. “Komunikasi harus ke Markas Pusat, bukan ke pimpinan wilayah (Egianus),” katanya.
TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya menangkap Phillip tak lama setelah pesawat Susi Air yang dibawanya mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, pada 7 Februari 2023. Kelompok Egianus hanya menangkap Phillip, sedangkan penumpang pesawat dibebaskan.
Sejak penyanderaan itu, pasukan gabungan TNI-Polri menggelar operasi pembebasan sandera. Mereka mengejar kelompok Egianus ke kawasan hutan Nduga, tapi tak berhasil menemukannya.
Baca juga:
Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Damai Cartenz 2024—nama operasi keamanan di Papua—Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno mengatakan pihaknya terus mengupayakan pembebasan pilot Susi Air tersebut. Ia mengatakan selama ini pasukan gabungan TNI-Polri mengedepankan negosiasi agar Phillip dapat diselamatkan. “Proses negosiasi juga terus dilakukan oleh pemda Nduga untuk membebaskan pilot tersebut, tapi hingga kini belum sepakat,” kata Bayu, Selasa kemarin.
Bayu enggan menanggapi rencana pihak TPNPB-OPM untuk membebaskan Phillip. “Kami biasa saja melihatnya,” katanya.
Pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang Paro, Nduga, Wamena, Papua, 7 Februari 2023. Dok. TPNPB-OPM
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Ignatius Benny Prabowo mengaku belum mendapatkan kabar rencana pembebasan Phillip. Namun ia menilai rencana itu hanya propaganda TPNPB-OPM. “Itu propaganda,” ujarnya.
Menurut Ignatius, TNI dan Polri belum bisa berkomunikasi langsung dengan TPNPB-OPM. Sebab, proses negosiasi masih dilakukan oleh Bupati Nduga bersama tokoh masyarakat. “Masih menunggu negosiasi lewat pemerintah daerah. Belum ada proses,” katanya.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar belum membalas permintaan konfirmasi Tempo mengenai hal ini. Sebelumnya, Nugraha mengatakan belum ada perkembangan berarti rencana pembebasan Phillip. “Jika ada perkembangan, nanti saya kabari,” kata Nugraha, Senin lalu.
Pemerintah Selandia Baru juga mendesak TPNPB-OPM membebaskan Phillip. "Kami sangat mendesak mereka yang menahan Phillip untuk segera membebaskannya dan tanpa membahayakan. Penahanannya yang terus-menerus tidak akan menguntungkan siapa pun," kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters lewat keterangan tertulis, Senin lalu.
Peters mengatakan pemerintah Selandia Baru terus berkoordinasi secara ekstensif dengan aparat di Indonesia untuk menjamin pembebasan Phillip Mehrtens. Selasa kemarin, Duta Besar Selandia Baru Kevin Burnett dan rombongan menemui Panglima Komando Wilayah Pertahanan III Letnan Jenderal Richard Taruli Horja Tampubolon di Papua.
Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas mengatakan pembebasan sandera mandek karena tidak ada kebulatan sikap di antara lembaga negara yang terlibat operasi. Di satu sisi, kata Cahyo, aparat keamanan di lapangan menggunakan penegakan hukum dalam bentuk operasi militer. Namun pemerintah pusat menekankan pendekatan persuasif atau dialog untuk membebaskan sandera. “Ini jelas bertentangan,” katanya.
Menurut Cahyo, pemerintah juga seolah-olah membiarkan penyanderaan ini berkepanjangan. Indikasinya, pemerintah tak mengirim tim negosiator resmi untuk membebaskan sandera secara damai. “Ini fakta di lapangan,” ucapnya.
Cahyo mengusulkan pemerintah ataupun TPNPB-OPM masing-masing membentuk tim negosiator pembebasan sandera. Tim ini harus mendapatkan jaminan keamanan dari kedua pihak. Lalu kedua tim menunjuk pihak yang disepakati sebagai mediator. “Tanpa proses ini, sampai kapan pun sulit untuk membebaskan sandera secara damai,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mengatakan pemerintah belum optimal melakukan negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Selama ini, kata dia, pemerintah menggunakan pendekatan kekerasan yang justru memperparah konflik di Papua. “Karena itu, rencana pembebasan ini bagus sekali. Ini perlu dimanfaatkan,” katanya.
HENDRIK YAPUTRA | DESTY LUTHFIANI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
