Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Warga Protes Wali Kota, Gerindra: Mereka Ditunggangi Komunis  

Heri Anggoro juga menyalahkan PNS yang mengadukan tindakan Wali Kota Tegal ke DPRD.

7 Mei 2015 | 15.57 WIB

TEMPO/Machfoed Gembong
Perbesar
TEMPO/Machfoed Gembong

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Tegal - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tegal Heri Anggoro menuding aksi sebagian pegawai negeri sipil Kota Tegal serta Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Rakyat Tegal (Gemppur) dalam menentang kepemimpinan Wali Kota Siti Masitha Soeparno telah ditunggangi paham komunisme.

“Saya tidak menuduh. Tapi ada indikasi aksi mereka ditunggangi grand design agenda komunis,” kata Heri saat dihubungi Tempo pada Kamis, 7 Mei 2015. Heri beralasan, dalam beberapa kali aksi unjuk rasa, massa Gemppur menyanyikan lagu Gendjer-Gendjer. “Anda tahu kan lagu Gendjer-Gendjer?” kata Heri.

Heri juga mengkritisi langkah para PNS yang mengadukan permasalahan internal di tubuh Pemerintah Kota Tegal ke DPRD setempat. Jika memiliki bukti ihwal penyimpangan Siti, Heri mengatakan, para PNS semestinya mengadu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tegal, BKD Provinsi Jawa Tengah, atau Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau mengadu ke DPRD, berarti para PNS itu berpolitik praktis,” kata Heri. Dia juga menuding ada pemutarbalikan fakta dalam pemberitaan di sejumlah media yang menyebut unjuk rasa Gemppur dalam menentang kepemimpinan Siti melibatkan ratusan orang. “Padahal, Gemppur itu hanya berapa ekor? Cuma belasan,” kata Heri.

Ihwal pemberian surat peringatan terhadap anggota DPRD Kota Tegal dari Partai Gerindra, Sisdiono Ahmad, Heri tidak mau berkomentar. Menurut dia, kader partai yang baik tidak akan menceritakan urusan rumah tangga partainya ke media.

Sisdiono adalah anggota Komisi I DPRD Kota Tegal dari Partai Gerindra yang tergabung dalam Fraksi Golkar. Karena kerap mengkritisi kebijakan Siti dan aktif menggalang hak interpelasi di DPRD berkaitan dengan kepemimpinan Siti, Sisdiono mendapat surat peringatan dari partainya sebanyak dua kali pada 20 April dan 28 April lalu.

“Isinya sama. Saya dikatakan membangkang terhadap kebijakan partai. Tapi kebijakan partai yang seperti apa juga tidak jelas,” kata Sisdiono kepada Tempo. Surat peringatan itu juga melarang Sisdiono banyak berbicara. Dia juga diharuskan bersikap abstain terhadap permasalahan antara sebagian PNS dan Siti.

DINDA LEO LISTY

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Zed abidien

Zed abidien

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus