Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
|
DUA pekan terakhir, kita menyaksikan sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tommy Hindratno, seorang pegawai eselon IV yang menjabat kepala seksi di Kantor Pajak Sidoarjo, Jawa Timur, tertangkap basah menerima uang Rp 280 juta. Sedangkan pekan lalu, Wahono, petugas Bea dan Cukai di Bandar Udara Soekarno-Hatta, ditangkap setelah memeras pengusaha sekitar Rp 100 juta. Semua penangkapan ini bisa terjadi berkat laporan para peniup peluit di dalam Kementerian Keuangan. Sejak kecolongan dalam kasus Gayus dan Dhana, kementerian ini memang mengembangkan sebuah sistem pelaporan internal yang memungkinkan para pegawai negeri di sana saling mengawasi. Dengan sistem ini, pegawai Pajak dan Bea-Cukai bisa diam-diam melapor ketika menemukan kolega mereka yang kekayaannya mencurigakan atau perilakunya di luar kepatutan. Dirjen Pajak Fuad Rahmany berjanji memberikan insentif khusus untuk para pelapor ini. "Karier mereka bakal lancar," katanya. Sedangkan mereka yang diam saja melihat penyelewengan justru terancam ikut ditindak. Publik tampaknya setuju dengan sistem ini. Lebih dari 62 persen pembaca Tempo.co menilai insentif untuk para pembocor penyelewengan di kalangan internal pemerintah adalah hal yang wajar. |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
