Soal Pembuktian Terbalik

Namun, jika disimak secara teliti, ketentuan pembuktian terbalik tersebut telah ada dalam Undang-Undang Korupsi Tahun 1971 (UU No. 3/1971). Di dalam salah satu pasal (kalau tidak salah dalam pasal l-b) disebutkan bahwa kalau dianggap perlu (tentunya oleh pengadilan), terdakwa harus memberikan penjelasan dari mana ia memperoleh hartanya tersebut. Maksud dari ketentuan tersebut adalah agar terdakwa membuktikan bahwa hartanya (yang menyebabkan ia diperiksa di pengadilan) bukan diperoleh dengan melakukan korupsi.