TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Tarmizi Abdul Karim mengatakan, mulai 2015, setiap desa bakal memperoleh dana Rp 500 juta. Menurut dia, dana tersebut merupakan anggaran desa yang berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sebesar Rp 9,1 triliun yang dibagi untuk sekitar 73 ribu desa. Dengan jumlah itu, kisaran angka yang diperoleh sebesar Rp 124 juta. "Kemudian ditambah alokasi dana desa sekitar Rp 400 juta per desa," kata Tarmizi di sela rapat koordinasi nasional Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Hotel Grand Sahid, Rabu, 20 Agustus 2014. (Baca: Anggaran Desa Dipastikan Masuk di APBN 2015)
Tarmizi berujar, untuk memperlancar alokasi dana desa, dibutuhkan waktu transisi guna persiapan pengelolaan selama tiga tahun. Kementerian, tutur dia, sudah mengawasi alokasi ini dengan mendidik pengelola dana dari sisi prosedur seperti menyusun modul pelatihan. (Baca: Jokowi Tersandera Dua Pos Anggaran Ini di RAPBN)
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan alokasi dana tersebut digunakan untuk mempersiapkan kelembagaan desa dalam mengelola dana tersebut. "Tahun pertama ini, alokasi untuk pelatihan, pertanggungjawaban keuangan. Jangan sampai, begitu digelontorkan, banyak yang masuk penjara karena salah pengelolaan."
Pengawasan pengelolaan dana desa, menurut Gamawan, akan dilakukan berjenjang, yakni mulai tingkat pusat. Adapun pengawasan diutamakan dilakukan di tingkat kabupaten, karena dana desa dititipkan di sana. "Nanti pengawasannya pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten/kota, baru kabupaten ke kecamatan," tuturnya.
Undang-Undang Desa disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir tahun lalu setelah melewati proses pembahasan selama tujuh tahun. Beleid ini, antara lain, mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Jatah yang didapatkan adalah 10 persen dari transfer daerah dalam APBN.
TIKA PRIMANDARI
Terpopuler:
Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat
Prediksi Mantan Hakim MK soal Gugatan Prabowo
Bandel, Ahok Punya Cara Jebak Uber App/Uber.com
Dokumen Kesimpulan Prabowo Tebalnya 5.000 Lembar
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
