Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penolak Kenaikan BBM Melunak  

image-gnews
Sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersatu melakukan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (22/3). Pada unjuk rasa tersebut mereka mununtut tolak demokrasi liberal. TEMPO/Aditia Noviansyah
Sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersatu melakukan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (22/3). Pada unjuk rasa tersebut mereka mununtut tolak demokrasi liberal. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat tentang alokasi subsidi BBM oleh Badan Anggaran DPR masih belum menemukan jalan keluar. Lobi antar-fraksi untuk menentukan apakah BBM dinaikkan atau tidak masih menunggu sikap pengurus pusat partai penolak kenaikan harga BBM.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey menyatakan rapat internal Badan Anggaran memutuskan rapat dilanjutkan pukul 20.00 nanti. "Sejumlah fraksi meminta waktu untuk berkonsultasi dengan Dewan Pengurus Pusat Partainya, ada yang minta waktu konsultasi dengan Ketua Dewan Pembinanya juga," kata Olly seusai rapat internal Badan Anggaran di DPR, Sabtu, 24 Maret 2012.

Berdasarkan pantauan Tempo, sejumlah fraksi masih mempermasalahkan rencana kenaikan BBM oleh pemerintah. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera keberatan dengan rencana itu.

Mereka beranggapan harga minyak dunia tak harus disikapi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kekurangan anggaran subsidi BBM masih bisa ditalangi oleh pemerintah dengan efisiensi serta mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBN 2012 yang mencapai Rp 30 triliun.

Berdasarkan sejumlah sumber Tempo di DPR, rapat internal akhirnya tak membuahkan hasil walaupun Partai Demokrat telah menawarkan sejumlah program sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Program-program tersebut bisa saja membuat semua partai "senang". "Pokoknya semua pihak bisa disenangkan dengan program-program itu," kata sumber yang ikut rapat dan enggan menjelaskan apa program yang dimaksud.

Menurut dia, strategi Partai Demokrat cukup ampuh. Buktinya, Partai Gerindra yang sebelumnya keras menolak mulai melunak. "Awalnya mereka keras menolak, tapi begitu Jhonny (Jhonny Allen Marbun) ngomong gini-gitu, mereka minta waktu untuk konsultasi dulu dengan Ketua Dewan Pembinanya," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jhonny mengatakan pembicaraan seperti itu biasa. Ia hanya mengatakan pemerintah akan meluncurkan program yang mengurangi dampak kenaikan BBM kepada masyarakat. Namun program apa, dia mengatakan akan dibahas lebih lanjut di Panitia Kerja Belanja APBN. "Kami belum akan bicara program apa-apa,” kata dia. “Malam ini yang penting kami sepakati dulu besaran subsidinya."

Partai Demokrat membuka semua kemungkinan program usulan fraksi di DPR. "Selama itu untuk kepentingan masyarakat, tidak apa-apa kan," ujarnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan pemerintah terbuka menghadapi usulan-usulan program kompensasi kenaikan BBM itu. "Akan kami bicarakan lebih lanjut di Panitia Kerja Belanja,” kata Agus. “Nanti akan didesain apakah bentuk langsung atau infrastruktur desa itu, kita siap membuka. Bagaimana bentuknya, akan kita bicarakan."

FEBRIYAN

Berita Terkait
Akbar: SBY Tak Punya Pilihan Lain Selain Naikkan BBM
JK: Kenaikan Harga BBM Tak Bisa Dihindari
Menteri Agus Akhirnya Minta Maaf
Sibuk Lobi, Rapat DPR tentang BBM dan TDL Molor

Akbar: SBY Tak Punya Pilihan Lain Selain Naikkan BBM

PDIP Tetap Tolak Skema BLT
Soal BBM Lancar, BLT Diganjal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

3 jam lalu

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

Formappi menyebut uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR membuka peluang lebar terjadinya transaksi politik dan uang.


Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

4 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana (kiri) dan Dirdik Jampidsus Kuntadi (kanan) memberikan keterangan soal korupsi PT Timah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 1 April 2024. Dalam keterangannya, Kejagung telah memblokir rekening 16 tersangka beserta aliran dana hasil korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang merugikan negara sebesar Rp 271 triliun. TEMPO/Febri Angga Palguna
Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

Kejaksaan Agung mengatakan jurnalisme investigasi membantu pengungkapan kasus hukum.


Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

5 jam lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

Draf RUU Penyiaran dihujani kritik dari Dewan Pers, PWI, dan AJI. Lalu, apa sikap DPR menanggapi kritik tersebut?


Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

6 jam lalu

Suasana pertemuan saat Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Subekti
Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?


Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan

7 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Rachmat Gobel (tengah) saat memimpin Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi banyaknya kritik terhadap RUU Penyiaran yang dianggap membatasi jurnalisme investigasi.


Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

7 jam lalu

Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah di acara halalbihalal DPD Partai Golkar Sumut mengaku siap maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumut mendatang, Sabtu, 27 April 2024. TEMPO/Mei Leandha
Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

Musa Rajekshah, membantah adanya kompensasi jika dia tidak jadi diusung Partai Golkar di Pilkada Sumut 2024.


Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR


Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

9 jam lalu

Tangkapan layar host Bocor Alus Politik. FOTO/youtube
Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

Anggota DPR dan Menkoninfo berbeda pandangan tentang draf RUU Penyiaran yang melarang tayangan jurnalisme investigasi


Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK

9 jam lalu

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah telah mengambil keputusan soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi


RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

11 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

DPR RI akan segera membahas RAPBN tahun anggaran 2025. Pembahasan itu bakal dilaksanakan dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan, 20 Mei 2024.