Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan TNI AL Tak Penuhi Permintaan Menteri Susi

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Lukisan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karya Hari Budiono. twitter.com
Lukisan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karya Hari Budiono. twitter.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Manahan Simorangkir, menyatakan pihaknya tidak bergerak menangkap 13 kapal asing yang terdeteksi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebabnya, kata Manahan, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti belum meminta institusinya untuk melakukan penangkapan. (Baca: Lindungi Kapal Vietnam, Menteri Susi Diprotes

"Saya baru tahu ada 13 kapal asing yang ditemukan Kementerian kelautan. Bu Susi belum menyampaikan baik lisan maupun tulisan," ujar Manahan saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 19 Desember 2014. Seharusnya, kata dia, Susi tidak hanya mengatakan di media massa terkait dengan temuannya itu.

Kamis, 18 Desember 2014, Susi mengungkapkan kementeriannya berhasil menangkap keberadaan 13 kapal asing melalui satelite Automatic Identification System (AIS) di kawasan perairan Indonesia. Susi mengatakan, dirinya akan meminta TNI AL untuk menangkap kapal-kapal itu. (Baca juga: Menteri Susi Piloti Pesawatnya Keliling Sumatera

Manahan mengakui institusinya pernah terlambat menangkap 22 kapal asing di Laut Arafuru pada 8 Desember 2014. Alasannya, petugas TNI AL saat itu tengah mengawal delapan kapal asing menuju Ambon, Maluku. TNI AL baru menerima informasi tersebut saat di Ambon. Namun, untuk kembali ke Arafuru, TNI AL memerlukan waktu dalam mempersiapkan bahan bakar dan logistik seperti air tawar.

Selain itu, Manahan menduga informasi mengenai keberadaan 22 kapal asing itu lebih dulu diketahui oleh para awak kapal. Sehingga kapal-kapal asing itu kabur sebelum TNI AL berhasil menangkapnya. "Butuh dua hari dua malam untuk kembali ke Arafuru," ujarnya. (Simak: Menteri Susi Intai 13 Kapal, TNI Tak Bergerak)

Ada pun juru bicara Badan Keamanan Laut TNI AL, Kolonel Edi Fernandi, mengatakan Badan Keamanan tidak dilibatkan dalam penangkapan 13 kapal nelayan asing yang terdeteksi satelit milik Kementerian Kelautan. Dia menduga saat KKP mendeteksi adanya nelayan asing, petugas Bakamla tidak sedang berada di daerah tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Walhasil, katanya, Kementerian Kelautan tidak meminta Bakamla menindak temuannya. "Petugas mana yang terdekat, itu yang akan dimintai bantuan," kata Edi, saat dihubungi Tempo, Jumat, 19 Desember 2014. Menurut Edi, hingga saat ini Bakamla belum mendapat informasi terkait dengan legalitas 13 kapal nelayan itu. (Baca: Susi Kesal Jutaan Ton Ikan Dirampok Tiap Tahun)

PERSIANA GALIH

Baca Berita Terpopuler
Kasus Lumpur Lapindo, Desmond: Jokowi Sandera Ical
FPI Siap Amankan Natal, Asalkan...
Syafii Maarif Tiap Tahun Ucapkan Selamat Natal
UGM Galang Dukungan Lawan Massa Anti-Film Senyap
Syafii Maarif: Selamat Natal seperti Selamat Pagi
Jokowi Bantu Lapindo, Ruhut: Ical Harus Tahu Diri
Jokowi Talangi Lapindo, Soekarwo: Saya Lega Sekali
Kasus Lapindo, Duit Negara Rp 10 T, Ical Rp 3,8 T
Atribut Natal di Mal, FPI: Kami Tak Ikut Campur
KPK Telusuri Asal Uang di Rekening Gendut Foke

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

19 jam lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

23 jam lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

19 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

22 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

29 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

29 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

39 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.


Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

41 hari lalu

TPNPB-OPM merilis foto pilot Susi Air asal Selandia Baru, Selasa 14 Februari 2023.
Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.