Kejagung Anggap Putusan MK Larang Jaksa Agung dari Pengurus Partai Politik Buka Peluang Jaksa Berkarier hingga Posisi Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut baik atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurung partai untuk menjadi Jaksa Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan putusan MK dimaksud untuk memperkuat indenpendensi Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum.

“Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanudin,” ujar Ketut dalam rilisnya, Kamis, 29 Februari 2024. Penegakan hukum yang dilakukan di era ST Burhanudin, kata Ketut, murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik.

Ia menilai putusan tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih luas bagi insan Adhyaksa untuk dapat berkarier sampai di posisi puncak sebagai Jaksa Agung RI. “Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum,” ujar Ketut.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurung partai untuk menjadi Jaksa Agung. Dalam putusan terhadap gugatan Undang-Undang Kejaksaan itu, MK mengubah ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

MK menambahkan syarat bukan merupakan pengurus partai politik. “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang- kurangnya lima tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung”,” kata Ketua MK Suhartoyo pada Kamis, 29 Februari 2024.

Pilihan Editor: MK Putuskan Jaksa Agung Tak Boleh dari Pengurus Partai Politik