Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bandung - Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengaku sudah mendapat lampu hijau dari Menteri BUMN untuk memulai transaksi pembelian saham PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), pengelola Bandara Kertajati di Majalengka. “Kami sudah dapat approval dari Ibu Menteri BUMN, dan sudah menyetujui untuk beberapa alternatif skema,” kata dia selepas bertemu dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 18 April 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Awaluddin mengatakan, Kementerian BUMN setuju mengambil 25 persen saham PT BIJB dengan nilai setara Rp 600 miliar. Skema pembelian saham itu yang tengah dibahas bersama pemerintah Jawa Barat. “Ruang itu sudah dapat persetujuan dari pemegang saham kami yakni Kementerian BUMN, yang porsi 25 persen itu akan kita optimalkan. Hanya tata caranya banyak. Kita masih mencoba alternatif ini itu sampai nanti kemudian kita putuskan," kata dia.
Saat ini PT Angkasa Pura II tengah mempertimbangkan sejumlah skema pembelian. “Banyak cara. Ada chip-in langsung dalam bentuk direct equity placement. Bisa misalnya menerbitkan instrumen keuangan yang kemudian difasilitasi bersama untuk pembiayaan. Bisa juga pengambilalihan biaya operasional yang ditanggung BIJB dipindahkan tanggung jawabnya ke kita sehingga tidak perlu lagi dibebani biaya operasi bulanan kemudian bisa diakumulasikan jadi penyertaan,” kata Awaluddin.
PT BIJB sendiri merupakan BUMD dengan saham mayoritas di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT Jasa Sarana. “Kita ditunjuk pemerintah sebagai operator Bandara Kertajati. Sudah direalisasikan per 22 Januari 2018. Sekarang kita bahas lebih pada bagaimana menindaklanjuti peran Angkasa Pura II tidak hanya sebagai operator bandara. Pemerintah Jawa Barat juga minta kita sebagai investor,” kata Awaluddin.
Awaluddin mengatakan, pemerintah Jawa Barat sudah memberi lampu hijau membahas semua opsi yang ada. “Tapi syaratnya tiga. Pak Sekda setuju yaitu harus cepat, harus mudah tidak ribet, dan biayanya rendah karena berbagai transaksi keuangan ada biayanya. Itu yang kita cari sangat optimal,” kata dia.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, membenarkan rencana jual-beli saham tersebiut. Adapun teknis pembelian saham itu tengah dibahas bersama. “Dengan skenario yang tidak memberatkan secara cash-flow, ini sedang dibahas teknis,” kata dia, Kamis, 18 April 2019.
Iwa mengatakan, pembahasan pembelian saham itu sudah hampir rampung. “Kita sudah semakin mengerucut untuk bagaimana terkait dengan sharing saham, termasuk juga kerja sama operasi,” kata dia.
AHMAD FIKRI
Foto 
