PR Menumpuk Konektivitas Kereta Cepat

JAKARTA – Konektivitas menjadi pekerjaan rumah bagi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung mulai Juni atau Juli 2023. Musababnya, stasiun-stasiun sepur kilat tersebut tidak terletak di tengah kota. Sementara itu, pemerintah juga menargetkan adanya migrasi penumpang dari beberapa moda transportasi, khususnya transportasi pribadi, menuju kereta cepat.

"Fokus kami saat ini adalah membangun konektivitas di stasiun-stasiun supaya akses masyarakat mudah," ujar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, dalam rapat bersama Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.

Kartika berharap kehadiran kereta cepat dapat disambut masyarakat dengan mengubah pola hidup. Misalnya, masyarakat yang bekerja di Jakarta bisa tetap tinggal di kota-kota yang disinggahi kereta cepat, seperti Bandung, Padalarang, dan Karawang, lantaran waktu tempuh yang semakin pendek.

Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut, ia sadar bahwa akses yang mudah menuju stasiun menjadi prasyarat. Pada tahap awal, ia mengatakan Stasiun Halim di Jakarta Timur akan menjadi stasiun andalan alias flagship yang didesain sebagai pusat aktivitas masyarakat. Stasiun tersebut juga akan terkoneksi dengan moda LRT menuju Dukuh Atas yang berada di tengah kota Jakarta. Dengan demikian, masyarakat semakin mau naik kereta api jarak jauh.

"Kami sedang konsepkan di Halim. Sarinah yang akan membantu untuk Halim. Kami harapkan Halim menjadi stasiun modern pertama di Indonesia yang merepresentasikan peradaban baru kereta cepat," tuturnya. Sementara itu, untuk stasiun lainnya, kata dia, akan dikembangkan bertahap karena masih berupa tanah kosong. "Butuh waktu lima sampai sepuluh tahun agar masyarakat familier dengan pola pergerakan baru."

Namun Kartika mengatakan konsep ini bukan bagian dari transit oriented development (TOD) atau pembangunan berorientasi transit yang sebelumnya direncanakan berbarengan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. TOD merupakan pembangunan kawasan permukiman dan kawasan ekonomi di sekitar stasiun kereta.

Rencana pengembangan TOD ditunda lantaran kondisi keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk—perusahaan kontraktor dalam konsorsium KCIC—tidak terlalu baik. Akibatnya, tidak ada modal untuk percepatan pengembangan TOD. "Selain itu, bisnis properti sedang tidak baik. Jadi, kami lihat pembangunan TOD mungkin baru bisa dimulai dua sampai tiga tahun lagi," tutur Kartika.