Bulog Siap Ekspor Beras ke Malaysia Bila Diperintah

TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog masih menunggu arahan pemerintah terkait dengan rencana ekspor beras ke Malaysia. Adapun sebelumnya, rencana ekspor tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat mengunjungi sentra penggilingan padi milik Bulog di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan Bulog akan mengikuti kebutuhan pemerintah. Sebab, stok beras yang ada di gudang merupakan cadangan beras pemerintah (CBP). “Kalau diperintahkan untuk ekspor, ya kami jalankan,” Suyamto saat ditemui usai rapat di Kantor Bapanas pada Jumat, 16 Mei 2025.

Namun, Suyamto tidak mau menjelaskan saat ditanya wartawan apakah ekspor beras ke Malaysia akan mengganggu CBP. Ia hanya mengatakan Bulog masih menunggu kebijakan pemerintah terkait dengan rencana ekspor tersebut. “Mungkin bisa ditanya ke regulatornya, jangan ke Bulog,” kata dia.

Wamentan Sudaryono kemarin mengatakan pemerintah sudah berkomunikasi dengan Malaysia terkait dengan rencana ekspor beras. Ia juga menyatakan Indonesia siap mengekspor beras ke Negeri Jiran. “Sudah bertemu dengan pelaku yang rencananya akan mengeksekusi ekspor kita. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga sudah bertemu dengan Malaysia,” kata Sudaryono, sebagaimana dikutip Antara.

Menurut Sudaryono, ada negara-negara yang dari tahun ke tahun perlu impor beras. Indonesia pun, kata dia, siap melakukan ekspor beras ke Malaysia maupun negara-negara lain bila ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto. “Ini kami lagi atur. Intinya manakala Presiden sudah memberikan perintah, maka kami siap. Kemarin yang dibahas mungkin sekitar 2.000 ton per bulan, karena Malaysia juga mengambil beras dari banyak tempat," ujarnya.

Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman mengatakan Malaysia ingin mengimpor beras dari Indonesia karena tingginya harga beras di negara tersebut. Dia berujar, kebutuhan Malaysia terhadap beras tinggi tetapi  produksi dalam negeri mereka baru mencukupi sekitar 40 hingga 50 persen dari total permintaan.

Pilihan Editor:  Danantara Menunda RUPS BUMN. Apa Risikonya?