Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia berharap akan mendapatkan manfaat dari rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Datuk Marzuki Yahya kepada Dewan Rakyat, Senin, 14 Oktober 2019, keputusan Indonesia untuk merelokasi ibu kotanya dapat diartikan sebagai potensi peningkatan populasi dan kegiatan ekonomi di Pulau Kalimantan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini akan memberi banyak manfaat bagi negara-negara Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak, dan juga akan membawa tantangan baru. Relokasi ibu kota Indonesia juga akan merangsang ekonomi di Kalimantan, dan Sabah serta Sarawak akan dapat memperoleh manfaat,” ujar Yahya seperti dilansir dari The Star, Senin, 14 Oktober 2019.
Pada saat yang sama, Marzuki juga mengatakan sektor pariwisata di Sabah dan Sarawak diperkirakan akan tumbuh, mengingat kedekatan batas kedua negara di pulau yang sama di Kalimantan.
Selain itu, dia juga berharap relokasi tersebut akan membuka banyak peluang baru untuk meningkatkan kolaborasi ekonomi antara Malaysia dan Indonesia.
“Khususnya untuk wilayah Kalimantan dengan keterlibatan pengembang dan kontraktor Malaysia yang dapat mengambil bagian dalam proyek pembangunan di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Marzuki juga menyebutkan pemerintah Malaysia percaya bahwa keputusan Indonesia tidak akan memengaruhi hubungan bilateral dengan Malaysia.
“Ikatan bilateral antara Indonesia dan Malaysia membaik setiap hari,” katanya. Dia menambahkan bahwa pemerintah Malaysia akan bernegosiasi untuk memastikan bahwa relokasi Ibu Kota Indonesia akan membawa dampak positif.
Menurutnya sebagai tetangga dekat Indonesia, Malaysia selalu siap untuk berbagi pengalaman dan keahlian jika diperlukan, mengingat Malaysia pernah memindahkan pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Pemerintah Indonesia berencana untuk merelokasi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024, yang merupakan akhir masa jabatan periode ke-2 pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Foto 
