Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum memperoleh anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjelang peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama proyek IKN direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menuturkan pihaknya sedang membahas daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan Kementerian Keuangan. Dia berharap urusan ini segera selesai secara bertahap pada pekan ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ya belum (ditandatangani), DIPA-nya sedang dibahas," kata Danis seperti dikutip dari Bisnis, Senin, 25 Juli 2022.
Setelah DIPA selesai, Kementerian PUPR akan mulai meneken kontrak-kontrak pembangunan IKN. Adapun kontrak yang masih menunggu anggaran untuk bisa diteken adalah kontrak pemetaan lahan atau land development di IKN.
Danis menjelaskan paket pekerjaan yang bakal segera digarap dalam proses pembangunan IKN pada Agustus mendatang adalah pemetaan lahan. Kontrak pembangunan lahan tersebut telah disiapkan.
"Bila memang diperlukan, bisa dilakukan ground breaking," kata Danis. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya menyebut pembangunan infrastruktur di IKN akan segera dimulai.
Proses awal pembangunan megaproyek itu ditandai dengan penandatanganan untuk kontrak pemetaan lahan pada 15 Juli 2022. Basuki mengatakan progres pembangunan IKN sudah memasuki fase pemetaan lahan.
Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan mulai membangun infrastruktur dasar, seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN. “Land development itu hasilnya kavling-kavling, mana kavling Istana, mana kavling DPR,” ujar Basuki.
Basuki juga telah menyurati secara resmi kepada Kementerian Keuangan ihwal kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN 2022. Basuki menuturkan Kementerian PUPR akan menangani beberapa pekerjaan dalam proyek pembangunan IKN, misalnya prasarana dasar, jalan tol, jalan nasional, penyediaan air baku, drainase, dan kantor-kantor pemerintah.
Pada April untuk 2022, Kementerian PUPR mengusulkan dana Rp 5 triliun. Sekarang sudah ada beberapa yang sudah lelang dan akan ada yang lelang Juni ini,” ucap Basuki.
BISNIS
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
