Terpopuler: Ada Ipar Jokowi di Komisaris BNI, Dana Tapera Disebut Bukan untuk IKN

“Saya hanya mengikuti sesuai yang diamanatkan di dalam tugas komisaris untuk pengawasan,” kata Sigit, menceritakan tugas dia sebagai Komisaris Independen BNI melalui sambungan telepon kepada Tempo, Selasa, 11 Juni 2024. Sigit tak membantah dirinya dua kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen BNI—sejak 2018-2022—dan ditunjuk pada 2022 untuk menjabat hingga lima tahun.

Sigit mengatakan, sebagai komisaris independen ada berbagai tugas pengawasan. Menurutnya, tugas pengawasan itu untuk pemantauan internal BNI. Kerja komisaris independen menurutnya dibagi dalam empat komite, yakni komite audit, pemantau risiko, nominasi dan remunerasi, serta tata kelola terintegrasi. “Ada pembagiannya masing-masing,” tutur dia.

Sigit mematikan telepon dengan alasan harus sarapan pagi. Sigit tak menjawab saat ditanya dua kali memegang jabatan komisaris independen. “Maaf sudah masuk di meeting ini,” ujar dia, merespons pertanyaan yang dikirimkan ke nomor WhatsApp-nya. Dia menyatakan akan merespons setelah tak sibuk.

Hubungan Sigit dan Jokowi terpaut sangat dekat. Sigit menikahi Nining Roni Widyaningsih—sepupu Jokowi. Keduanya mempunya dua anak, laki-laki dan perempuan. Nining adalah putri dari Miyono Suryo Sarjono. Miyono merupakan kakak tertua Sujiatmi—ibu Jokowi. Kedua orang ini punya satu saudara laki-laki, Setiawan Prasetya. Ketiganya merupakan putra-putri Wirorejo dan Sani.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

2. Kominfo Jalin Kerja sama dengan Google, Cegah Konten Judi Online Masuk Aplikasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kemenkominfo bekerja sama dengan Google untuk memberantas judi online memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dengan menerapkan pencegahan atau pre-bunking.

“Iya kalau bisa kami cegah masuk kan tak perlu diblokir. Blokir itu yang sudah masuk dalam bentuk website dan konten. Paling tidak, pekerjaan memblokir dan take down jadi berkurang. Ini pre-bunking,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, kepada Tempo, Selasa, 11 Juni 2024.

Usman mengatakan, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi telah bertemu dengan Google dan meminta pola kerja pre-bunking, alih-alih debunking yang harus memblokir atau take down konten dan situs. “Jadi orang mau cari atau download judi online jadi tak bisa. Saya kira prinsipnya seperti itu, bagaimana mencegah konten judi online masuk ke aplikasi,” ujarnya.

Usman mengatakan, teknologi penyaringan atau filtering yang diterapkan dalam memberantas judi online sama saja saat memberantas konten pornografi. ”Prinsipnya kan sebetulnya sama, AI sudah diajari tentang pornografi, selanjutnya dalam waktu yang tak lama mestinya bisa mengidentifikasi judi online dengan cepat sehingga dia bisa melakukan filter,” tutur Usman.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

3. Temukan Cukup Bukti, KPPU Naikkan Proses Penyelidikan Monopoli Shopee ke Tahap Pemeriksaan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan telah menemukan alat bukti pelanggaran terkait layanan jasa pengiriman di platform Shopee. Temuan tersebut membawa perkara ini naik dari tahap penyelidikan ke tahap pemeriksaan.

"Alat bukti yang digunakan kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada dokumen juga dan ada keterangan pelaku usaha. Semuanya ada. Dua alat bukti itu sudah ada, makanya perkara ini sudah naik dari penyelidikan ke tahap pemeriksaan," ujar Siswanto, Anggota Majelis Komisi KPPU saat ditemui di kantor KPPU, Selasa, 11 Juni 2024.

Siswanto enggan memberitahu daftar saksi meski tidak ada kewajiban dari undang-undang untuk merahasiakannya. Ia berujar ingin merahasiakannya karena para saksi masih terikat dengan Shopee.

"Tidak ada kewajiban di undang-undang untuk merahasiakan. Cuma kami ingin merahasiakan itu karena saksi-saksi ini berkaitan semua dengan shopee," ujar Siswanto.

Sebagai informasi, perkara yang berasal dari inisiatif KPPU melibatkan dua terlapor yakni PT Shopee International Indonesia (Terlapor I) dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Terlapor II). Dalam perkara ini ditemukan ada upaya yang dilakukan PT Shopee International Indonesia untuk monopoli layanan jasa pengiriman PT Nusantara Ekspres Kilat.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

4. BP Tapera Klaim Dana Tapera Tidak Digunakan untuk Biaya Pembangunan IKN

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera angkat bicara soal kekhawatiran masyarakat bahwa dana Tapera bakal digunakan untuk membiayai  pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Sugiyarto memastikan tidak ada peruntukan untuk pembiayaan proyek  tersebut.

“Tidak ada hubungannya sama sekali antara dana peserta dengan pembangunan IKN,” kata Sugiyarto dalam diskusi yang digelar virtual pada Selasa, 11 Juni 2024. “Dari persepsi kami, uang yang berasal dari peserta murni digunakan untuk peserta.”

Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut dana Tapera berpotensi digunakan untuk membiayai proyek IKN. Pasalnya, dana publik dari Tapera menjadi salah satu dana yang paling mudah untuk membiayai proyek anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kalau asumsinya IKN masih akan dibiayai APBN dalam jangka panjang,” ungkap Bhima, Rabu, 5 Juni 2024.

Mekanisme pembiayaan ini, ia menjelaskan, dilakukan dengan menempatkan dana publik surat utang pemerintah. Setelah itu, barulah pemerintah bisa menggunakan dana publik itu untuk membiayai berbagai proyek APBN. “Salah satunya, IKN.”

Polemik Tapera muncul setelah Presiden Jokowi meneken PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera. Beleid yang merupakan revisi PP Nomor 25 Tahun 2020 itu mengatur tentang kewajiban pemotongan gaji pekerja swasta dan pekerja mandiri sebesar 3 persen. 

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang