Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mengumumkan utang luar negeri Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai US$ 430,4 miliar atau sekitar Rp 7.144,6 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 6,4 persen dari triwulan IV 2024 sebesar 4,3 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2025 terjaga,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BI mencatat utang luar negeri pemerintah juga naik 7,6 persen secara tahunan pada triwulan I 2025. Utang pemerintah kini sebesar US$ 206,9 miliar atau lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 sebesar 3,3 persen secara tahunan.
Ramdan mengatakan perkembangan utang luar negeri ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Kondisi ini seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi. “Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” kata Ramdan.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ramdan mengatakan pemanfaatan utang luar negeri ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan utang ini.
Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah digunakan antara lain untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,4 persen; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,5 persen; jasa pendidikan 16,5 persen; konstruksi 12,0 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,7 persen. “Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.
Pada triwulan I 2025, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar 195,5 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 1,2 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 1,6 persen. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,7 persen pada triwulan IV 2024.
Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian. Sektor ini juga memiliki pangsa mencapai 79,6 persen dari total utang luar negeri swasta. “ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,4 persen terhadap total ULN swasta,” kata Ramdan.
Ramdan menambahkan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6 persen, serta didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total utang.
Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang tersebut. Selain itu, peran utang luar negeri juga akan dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.
Foto 
