Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Vita Ervina, menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa, 28 November 2023. Vita membantah dikaitkan dengan kasus korupsi itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Vita hanya menyatakan dirinya diperiksa sebagai sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Saya diminta keterangan, hadir sebagai saksi. Perihal materi nanti lebih jelas sama penyidik, ya,” kata Vita usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 28 November 2023.
Vita diperiksa KPK selama 7,5 jam dan mengaku dicecar 28 pertanyaan. Soal dugaan adanya aliran uang dari Syahrul, politikus PDIP itu mengaku tak mengetahui.
“Saya tak tahu, tak ngerti itu ya. Semua sudah materinya,” kata Vita.
Bantah soal penemuan catatan keuangan di rumah dinasnya
KPK juga sempat menggeledah rumah dinas Vita di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Rabu, 15 November 2023. Juru Bicara KPK, Ali Fikri sempat menyatakan tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan bukti elektronik.
Soal penggeledahan rumah dinasnya, Vita mengaku tak mengetahuinya. Dia juga membantah jika bukti yang disita KPK adalah catatan keuangan.
“Enggak, salah itu. Tanyakan saja bahwa memang tidak ada yang terkait,” kata dia.
Selain Vita Ervina, hari ini KPK juga memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan Zulkifli, Sekretaris Pribadi Sekretaris Jenderal Kementan Merdian Tri Hadi, dan Direktur PT Indo Raya Mitra Persada 168 Atik Chandra.
Konstruksi perkara kasus Syahrul Yasin Limpo
KPK menjerat Syahrul Yasin Limpo dalam kasus gratifikasi dan pemerasan dalam jabatan. Politikus Partai NasDem itu disebut meminta setoran dari para bawahannya yang menduduki posisi eselon 1 dan eselon 2 dengan besaran mulai dari USD 4.000 hingga USD 10.000.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan Syahrul secara rutin menerima uang setoran itu setiap bulan untuk membiayai kebutuhan pribadi dan keluarganya seperti untuk membayar kartu kredit hingga membayar cicilan mobil Toyota Alphard.
Johanis mengatakan, Syahrul juga menerima uang dari sejumlah proyek di Kementerian Pertanian yang sudah di sudah digelembungkan anggarannya. Mantah Gubernur Sulawesi Selatan itu juga disebut memminta uang dari para vendor yang mendapatkan proyek. Perbuatan itu dilakukan Syahrul mulai rentang waktu 2020 hingga 2022.
Selain Syahrul Yasin Limpo, KPK juga menetapkan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka.
"Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah Rp 13,9 miliar," kata Johanis di Gedung KPK pada 11 Oktober 2023.
Foto 
