Bamsoet Ajak GMKI Masifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk memasifkan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ke berbagai kelompok masyarakat. Karena, bahaya sektarianisme, polarisasi, dan perpecahan antar masyarakat, merupakan bahaya laten yang senantiasa 'menghantui' bangsa Indonesia. Tidak ada negara di dunia ini yang memiliki tingkat keragaman seperti di Indonesia. Memiliki 1.340 suku bangsa dengan 1.158 bahasa daerah, enam agama, dan ratusan aliran kepercayaan.

Bamsoet berharap agar Indonesia jangan sampai seperti negara-negara di Benua Afrika. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dalam Sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu pekan lalu menyampaikan banyak ditemukan kasus orang-orang ditolak untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bahkan mengutarakan pendapat karena ia berasal dari kelompok etnis tertentu, memiliki warna kulit tertentu, atau menganut kepercayaan minoritas.

“Kegagalan mengayomi dan menghargai kemajemukan masyarakat disepakati sebagai penyebab berbagai konflik di Benua Afrika," ujar Bamsoet usai menerima pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), di Jakarta, Senin 13 Desember 2021.

Pengurus GMKI yang hadir antara lain, Ketua Umum Jefri Gultom, Sekretaris Umum Mikael Anggi, Bendahara Umum Novelin Silalahi, Kabid HI Fawer Sihite, Kabid PKK Roberto, dan Kabid Medko Indra. Turut mendampingi Senior GMKI Maruarar Sirait.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, para pendiri bangsa sejak dahulu senantiasa telah menunjukan betapa pentingnya merawat kemajemukan. Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, misalnya, para pendiri bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terdiri dari beragam etnis dan agama.

BPUPKI yang dibentuk pada 1 Maret 1945, terdiri dari 63 anggota yang berasal dari 40 orang etnis Jawa, tujuh orang Sunda, empat orang Tionghoa, tiga orang Padang, dua orang Madura, serta masing-masing seorang Batak, Indo-Belanda, Arab, Banten, Lampung, Ambon, dan Minahasa. Dari segi pemeluk agama, 55 orang muslim, delapan orang non-muslim yang terdiri dari Tionghoa, Budha, dan Kristen. Merekalah yang merumuskan dasar negara, Pancasila," kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Saat itu jugalah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berjumlah 21 orang, terdiri dari 12 orang etnis Jawa, tiga orang Sumatera, dua orang Sulawesi, serta masing-masing seorang dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Tionghoa. Merekalah yang menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, menyusun pemerintahan pusat dan daerah, hingga merancang lembaga tinggi dan kelengkapan negara.

Jauh sebelum kehadiran BPUPKI maupun PPKI, para pendiri bangsa Indonesia sejak lama bergotongroyong bersatu dalam perbedaan. Bahkan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di rumah milik peranakan Tionghoa, Sie Kong Liong, di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta. “Karenanya semangat menjaga kebersamaan dalam bingkai perbedaan yang telah ditunjukan para pendiri bangsa, harus senantiasa diteruskan oleh para generasi muda. Jika tidak, Indonesia tak akan mampu menempuh 100 tahun usia kemerdekaan," ujar Bamsoet. (*)