Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INDRAMAYU - Salah satu kunci agar program pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran adalah data di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) yang akurat. Oleh sebab itu, kelompok tani dinilai memiliki peran penting agar data eRDKK benar-benar valid.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, setiap tahun pemerintah selalu berupaya memperbaiki mekanisme pupuk bersubsidi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pola-pola distribusi selalu diperbaiki. Kita selalu mengupayakan mendapat data yang lebih valid dari sebelumnya. Sehingga distribusi juga lancar," tuturnya, Rabu (17/3/2021).
Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, menegaskan jika verifikasi data eRDKK dilakukan berjenjang.
"Kelompok tani memang memegang kunci. Karena data awal eRDKK dari petani yang tergabung dalam kelompok tani. Namun verifikasi kita dilakukan berjenjang dan diawali dari kelompok tani sehingga data yang kita punya dijamin valid," katanya.
Sarwo Edhy menjelaskan, data yang telah diverifikasi di kelompok tani kemudian dikirim ke kabupaten/kota.
"Di kabupaten/kota, data ini diverifikasi kembali sebelum dikirim ke provinsi. Di provinsi pun masih dilakukan verifikasi kembali sebelum dikirim ke pusat. Di pusat data itu masih kita berikan kesempatan untuk diperbaiki atau ditambah sebelum divalidasi sebagai data eRDKK. Jadi tahapannya panjang," jelasnya.
Ketua Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Kabupaten Indramayu, Wawan Sugiarto, mengatakan, untuk membenahi penyaluran pupuk bersubsidi, maka terlebih dahulu harus dibenahi eRDKK.
“Penyusunan RDKK harus benar-benar akurat sehingga bisa tepat sasaran,” kata Wawan Sugiarto.
Menurutnya, penyusunan RDKK yang akurat tentunya dimulai dari kelompok tani (Poktan). Kelompok tani yang ada harus benar-benar melakukan pendataan dengan akurat, sehingga petani yang berhak menikmati pupuk bersubsidi bisa menerima hak mereka.
“Saya kira keberadaan kelompok tani ini juga perlu diverifikasi dan dievaluasi di lapangan. Karena RDKK yang tidak valid bersumber dari Kelompok Tani yang tidak valid pula,” ungkapnya.
