Bekukan Parlemen dan Pecat PM Tunisia, Siapa Presiden Kais Saied?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Tunisia Kais Saied menjadi sorotan. Ia mengambil alih Pemerintahan Tunisia dengan membekukan parlemen dan memecat PM Hichem Mechchi pada Ahad kemarin, 25 Juli 2021. Tak berhenti di situ, ia juga memerintahkan warga untuk turun ke jalan dan mendukung langkah revolusinya.

Berdasarkan Konstitusi Tunisia, yang diperbarui pada 2014 lalu, jalannya pemerintahan Tunisia dibagi dua antara Presiden dan PM. Presiden bertanggung jawab atas urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri. Dengan Presiden Kais Saed menyingkirkan PM Hecim Mechichi, sekarang ia penguasa tertinggi di sana.

Siapa sebenarnya Kais Saed? Dikutip dari kantor berita Reuters, politisi berusia 63 tahun itu bukanlah anggota partai politik manapun. Ia adalah politisi independen dan mantan pengacara konstitusional. Ia dikenal karena gaya berbicaranya yang super formal, menggunakan dialek Arab klasik.

Pada tahun 2019, ia maju sebagai calon Presiden Tunisia yang baru. Berbeda dibanding kompetitor-kompetitornya yang politisi "tulen", Kais Saed maju di pemilu tersebut tanpa modal besar dan tim pas-pasan. Ia lebih banyak mengandalkan tim yang berisi penasihat politik dan sukarelawan.

Supporter merayakan langkah Presiden Tunisia Kais Saied membekukan parlemen dan memeceta PM Hichem Mechichi. Mereka menyebutnya sebagai revolusi, langkah kemanangan, dalam upaya membereskan krisis di Tunisia (Sumber: Reuters/ Zoubeir Souissi)

Hasilnya, seperti yang sudah diketahui, ia memenangi pemilu tersebut. Persona sederhana dan janji Saied selama kampanye membantunya mendapatkan dukungan dari kelompok kiri, muslim, dan pemuda. Ketika menang, Saied mengklaim modal yang ia keluarkan hanya setara satu gelas kopi dan satu bungkus rokok.

Awal karirnya sebagai presiden tidak berjalan mulus. Terhalang konstitusi, seperti disebutkan sebelumnya, Saied hanya memiliki kendali besar terhadap militer dan kebijakan luar negeri. Saied tidak suka administrasi harian dijalankan kantor pemerintahan atau perdana menteri yang melapor ke parlemen.

Ketidaksukaan itu membuat Saied berniat mengubah konstitusi. Ia ingin presiden jadi pusat pemerintahan di Tunisia. Beberapa kritikus menyebut ia hendak mengemulasikan langkah Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, namun Saied tak pedulu. Ia blak-blakan soal niat tersebut.

Apa yang terjadi selanjutnya bisa ditebak, niat Saied membuatnya kerap berkonflik dengan Perdana Menteri Tunisia. Dua di antaranya adalah Elyes Fakhfakh dan Hichem Mechichi. Kedua kubu punya pemahaman yang berbeda soal konstitusi dan jalannya pemerintahan di mana berdampak juga pada penanganan pandemi COVID-19.

Perdana Menteri Tunisia Hichem Mechichi muncul dalam konferensi pers di Tunis, Tunisia, pada 3 Juni 2021. [REUTERS/Zoubeir Souissi/File Foto]

Puncak konflik terjadi beberapa hari lalu di mana kampanye vaksinasi COVID-19 Tunisia mandek. Warga meluapkan kemarahannya kepada pemerintahan, secara tidak langsung kepada Mechichi. Saied mengambil momentum itu dengan mengatakan militer akan turun tangan menangani pengendalian pandemi, termasuk vaksinasi.

Kritikus memandang langkah tersebut sebagai ancang-ancang Saied menjungkirbalikkan pemerintahan, mendepak Mechichi. Benar saja, hal itu kejadian pada Ahad kemarin.

Berbagai pihak menganggap tindakan Saied inkonstitusional. Sebab, konstitusi sudah mengatur pemerintahan Tunisia dibagi dua, dengan Presiden dan PM sebagai kepalanya. Jadi, secara teknis, Saied tak bisa seenaknya mendepak Mechichi dan membekukan parlemen. Saied beranggapan berbeda, menyebut hal itu diatur Pasal 80 konstitusi.

Saied adalah salah satu bagian dari penyusun Konstitusi Tunisia yang disahkan tahun 2014. Walaupun ia tidak menyukai hasil akhirnya, ia termasuk yang paling tahu lubang-lubangnya. Pasal 80 memperbolehkan ia untuk mengambil tindakan apapun yang dirasa perlu untuk "menyelamatkan" keamanan, kedaulatan, dan jalannya pemerintahan. Ia memanfaatkannya untuk menjadi penguasa tertinggi di Tunisia.

Baca juga: Sekarang Dikudeta Presidennya Sendiri, Ini Kronologis Krisis di Tunisia

REUTERS | ISTMAN MP