Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Andi Irawan
Dosen Program Doktor Ekonomi Universitas Bengkulu
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Isu impor pacul yang disoroti Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta, awal November lalu, memberikan sinyal penting tentang urgensi pembenahan ekonomi ke depan. Pertama, para pengambil kebijakan lupa bahwa penyelesaian masalah makro-ekonomi sesungguhnya berbasis penyelesaian riil yang dihadapi rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Contohnya, mengatasi masalah pengangguran dan defisit neraca perdagangan sesungguhnya harus merujuk pada pemecahan masalah riil di akar rumput. Pengangguran dalam level makro tidak bisa diselesaikan jika investasi dan usaha yang berbasis akar rumput dihambat. Kebijakan yang bersifat pro-job akan sia-sia jika lapangan kerja di akar rumput, seperti industri usaha kecil dan menengah (UKM), stagnan akibat kebijakan yang bernuansa disinsentif dan "destimulisasi". Industri pacul ini adalah contoh industri akar rumput. Dapat kita bayangkan produk-produk UKM yang ada di akar rumput akan gulung tikar akibat kebijakan destimulisasi karena permisif terhadap impor. Padahal UKM adalah kontributor penting sebagai katup pengaman masalah pengangguran dan kemiskinan di tingkat akar rumput.
Begitu juga dalam hal mengatasi masalah gejolak rupiah. Akan sangat sulit bagi pemerintah untuk menstabilkan nilai rupiah jika sangat permisif terhadap impor. Cadangan devisa akan semakin tergerus untuk kepentingan mendanai impor. Akibatnya, rupiah rentan mengalami tekanan. Rupiah mudah mengalami depresiasi akibat kenaikan permintaan devisa untuk mendanai impor. Kita tahu bahwa depresiasi rupiah ini bisa berdampak lanjut menghadirkan inflasi, yang dikenal dengan fenomena import inflation, yakni inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga komoditas impor yang dibeli dalam dolar berimplikasi pada peningkatan harga jualnya di dalam negeri karena kurs rupiah yang terdepresiasi.
Impor pacul ini menunjukkan kita abai bahwa untuk menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga inflasi, dan menekan angka pengangguran, tidak akan bisa diselesaikan dengan baik jika kita tidak mengubah paradigma pengambil kebijakan yang memandang mudah, permisif, dan santai terhadap solusi impor dalam kebijakan perdagangan internasional.
Impor bukan sesuatu yang tabu, tapi pilihan impor harus diletakkan dalam paradigma pemacu produktivitas dan daya saing domestik. Artinya, impor menjadi niscaya ketika memang komoditas tersebut tidak bisa diproduksi oleh pelaku ekonomi lokal dan bersifat sementara. Impor dilakukan dengan batas waktu tertentu, yakni batas waktu bagi negara bisa menghadirkan komoditas sejenis dengan harga dan kualitas yang setara dengan komoditas impor. Itu yang kita maksudkan dengan paradigma impor sebagai pemacu produktivitas dan daya saing nasional.
Kedua, impor pacul juga merupakan refleksi dari ketiadaan ikhtiar pengambil kebijakan untuk mendorong serta memacu kreativitas dan daya saing produksi. Presiden Jokowi perlu mendorong para pengambil kebijakan mencari terobosan-terobosan penting. Kita harus belajar dari negara lain, seperti Korea dan Cina. Kedua negara itu mengimpor produk strategis, tapi diiringi dengan ikhtiar kuat menghasilkan produk tersebut dengan kualitas yang lebih baik, harga lebih murah, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, sehingga produknya bisa mengganti produksi impor sejenis. Hal itu yang membuat Cina dan Korea menjadi negara eksportir untuk produk teknologi informasi, komputer, perangkat lunak, otomotif, dan industri hiburan. Bahkan Cina sejak lebih dari satu dekade yang lalu diposisikan oleh para akademikus serta pengambil kebijakan dan media Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia baru (Xie dan Benjamin, 2010).
Ketiga, impor pacul ini memberikan sinyal kepada publik domestik dan internasional bahwa kita bukan bangsa yang punya kaliber daya juang tinggi dalam mengatasi masalah. Bangsa besar yang bisa meningkatkan posisi tawarnya di dunia adalah bangsa yang punya kaliber daya juang yang prima. Jepang terpuruk habis-habisan ketika Perang Dunia II, tapi bisa segera pulih bahkan menempatkan dirinya dalam posisi geopolitik internasional.
Jika kita ingin mengakselerasi posisi sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan di tataran global, kita harus mampu menunjukkan diri sebagai negara yang berdaya juang tinggi. Parameter sederhananya tampak dari bagaimana untuk produk berteknologi rendah pun kita masih bergantung pada negara lain.
Kita berharap kritik terhadap impor cangkul itu berimplikasi lanjut terhadap perubahan paradigma pengarusutamaan produktivitas dan daya saing nasional dalam kebijakan impor serta terakselerasinya kebijakan yang tidak berorientasi instan dan jangka pendek, yang merugikan kita dalam jangka panjang. Ini termasuk terinternalisasinya sikap berdaya juang tinggi dalam mengatasi setiap masalah. Hal yang juga tidak kalah penting adalah menghilangkan perilaku moral hazard para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan impor.
