Perkara Data dan Defisit Ikan Nasional

Data konsumsi ikan milik BPS dan Kementerian Kelautan berbeda. Pembenahan data dan perubahan metodologi perlu dilakukan.

27 Agustus 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Ilustrasi: Tempo/Imam Yunni

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Data BPS dan Kementerian Kelautan berbeda soal konsumsi ikan.
Pembenahan perlu dilakukan karena mempengaruhi arah kebijakan dan program Kementerian.
Penghitungan konsumsi ikan sebaiknya mengacu pada metodologi FAO.

Hendra Sugandhi
Wakil Ketua Komite Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

perikanan

badan-pusat-statistik-bps

kementerian-kelautan-dan-perikanan

Iwan Kurniawan

Sarjana Filsafat dari Universitas Gadjah Mada (1998) dan Master Ilmu Komunikasi dari Universitas Paramadina (2020. Bergabung di Tempo sejak 2001. Meliput berbagai topik, termasuk politik, sains, seni, gaya hidup, dan isu internasional.

Di ranah sastra dia menjadi kurator sastra di Koran Tempo, co-founder Yayasan Mutimedia Sastra, turut menggagas Festival Sastra Bengkulu, dan kurator sejumlah buku kumpulan puisi. Puisi dan cerita pendeknya tersebar di sejumlah media dan antologi sastra.

Dia menulis buku Semiologi Roland Bhartes (2001), Isu-isu Internasional Dewasa Ini: Dari Perang, Hak Asasi Manusia, hingga Pemanasan Global (2008), dan Empat Menyemai Gambut: Praktik-praktik Revitalisasi Ekonomi di Desa Peduli Gambut (2020).

Edisi 20 April 2025