Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendapat

Berita Tempo Plus

Perlunya Hitung Ulang PDB Perikanan

Validitas produk domestik bruto perikanan nasional diragukan validitasnya. Padahal dapat berkontribusi pada rasio pajak.

3 Juli 2024 | 00.00 WIB

Ilustrasi: Tempo/Kuswoyo
Perbesar
Ilustrasi: Tempo/Kuswoyo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Ringkasan Berita

  • Kontribusi PDB perikanan masih sangat kecil dibanding potensi sumber daya kelautan perikanan.

  • Produktivitas perikanan tangkap Indonesia sangat fantastis, tapi validitasnya diragukan.

  • Jika data yang menjadi indikator PDB perikanan bias, kebijakan pemerintah ikut terpengaruh.

INDEKS kinerja utama (IKU) sektor perikanan merupakan indikator penting untuk mengukur perkembangan sektor kelautan dan perikanan. IKU produk domestik bruto (PDB) perikanan sering menjadi sorotan karena menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Utamanya dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan para pemangku kebijakan sektor tersebut selama periode tertentu.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.

Hendra Sugandhi

Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus