Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan belum sesuai dengan harapan.
Laporan PPATK banyak yang mengendap atau hanya berujung di meja inspektorat jenderal.
Setiap orang dengan harta tak wajar bisa dimintai pertanggungjawaban.
Dugaaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangaan senilai Rp 300 triliun sepanjang 2009-2023 harus menjadi pintu masuk untuk pembenahan besar-besaran di instansi tersebut. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu membuktikan bahwa reformasi birokrasi di kementerian yang saat ini dipimpin Sri Mulyani tersebut benar-benar tak sesuai dengan harapan.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
