2 Tahun Tawar Menawar

WAKIL rakyat di daerah mudah diatur penguasa? Kesan begitu memang terasa hari-hari ini, ketika banyak rakyat dari udik langsung datang ke DPR di Jakarta mengadu. Namun rupanya tidak semua DPRD setempat hanya tukang angguk -- walaupun dengan demikian tidak dengan sendirinya suara rakyat sehari-hari bisa ditampung. Satu contoh yang unik ialah DPRD Kabupaten Sampang (Madura), Jawa Timur. Sejak Pemilu 1977 lalu DPRD itu belum punya pimpinan tetap, karena fraksi PPP tak sefakat dengan pemerintah dalam soal wakil ketua. Berbeda dengan di banyak daerah lain, dalam Pemilu terakhir itu parpol unggul. Dari 40 kursi DPRD, 24 direbut PPP sementara sisanya ditempati Golkar dan ABRI termasuk beberapa orang yang diangkat. Adapun PDI, nihil. Tapi sementara Pemilu nyaris dua tahun berlalu, pimpinan badan legislatif itu tetap saja dipegang seorang anggota tertua dan seorang anggota termuda dengan status pimpinan sementara. Masalahnya begini Seperti juga hasil Pemilu 1971 di mana PPP juga unggul, partai ini menuntut kedudukan ketua dan satu kursi wakil ketua. Artinya, kalau Golkar dan ABRI juga menghendaki kursi wakil ketua, menurut fraksi PPP kursi wakil ketua itu bisa saja ditetapkan tiga." Golkar pada mulanya tak keberatan dengan rumusan demikian. Namun tatkala rencana itu diajukan kepada Menteri Dalam Negeri, persoalan pun macet. Dengan alasan "dikhawatirkan merembet ke daerah tingkat dua yang lain" Menteri Dalam Negeri Amirmachmud dalam suratnya Pebruari tahun lalu menolak permintaan PPP Sampang. Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Sampang sekarang Chatibul Umam (65 tahun) dari Fraksi Karya dan Syahron Hasyim (25 tahun) dari Fraksi PPP. PPP, apa boleh buat, bertahan dengan tuntutannya. Gubernur Jawa Timur Sunandar Priyosudarmo ketika diminta komentarnya tentang ini berkata: PPP tidak mau kerja sama. Belum Dicinta Tapi adanya dua orang unsur fraksi mayoritas dalam pimpinan DPRD tingkat II kabarnya ada juga terjadi di daerah lain. Setidaknya di daerah di mana parpol termasuk minoritas pimpinan DPRD rata-rata terdiri dari dua orang unsur "keluarga besar Golkar." Sementara adanya lebih dari dua orang wakil ketua DPRD tingkat dua memang dimungkinkan oleh UU sepanjang Menteri Dalam Negeri menerima usul untuk itu dan tidak berkeberatan (Pasal 20 ayat 4 PP No. 2/1976). Namun dimungkinkan atau tidak, macetnya persoalan pemllihan pimpinan DPRD memang mengganggu soal-soal daerah yang lain. Jabatan bupati daerah ini juga kosong selama 2 tahun. Letnan Kolonel Mursim, Kepala Daerah Kabupaten Sampang yang sekarang maslh berstatus pejabat. Sebab, ketika bekas Dan Dim Surabaya Utara ini diajukan sebagai calon bupati oleh Fraksi ABRI Nopember tahun lewat, Fraksi PPP ternyata menolaknya. Sampai-sampai ketika ditemui TEMPO Mursim berkata: "Saya belum dicinta, sebab saya belum lama dikenal."