Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Berita Tempo Plus

Dalih Janggal pada RUU MK

Pemerintah dipastikan akan menyetujui rencana pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diusulkan DPR. Dalih penguatan lembaga dinilai menerabas asas dan norma hukum.

26 November 2022 | 00.00 WIB

Hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto (tengah) bersama Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Manahan P Sitompul  saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Perbesar
Hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto (tengah) bersama Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Manahan P Sitompul saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

JAKARTA Pemerintah setuju membahas rencana perubahan keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat. Di tengah kekhawatiran banyak kalangan bahwa revisi akan merusak independensi Mahkamah Konstitusi, pemerintah menilai perubahan undang-undang diperlukan untuk memperkuat lembaga tinggi negara yang lahir setelah reformasi tersebut.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus