Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Menkopolkam Budi Gunawan Undang Sejumlah Menteri Bahas Desk Judi Online

Budi Gunawan menilai, praktik judi online telah membuat perekonomian masyarakat memburuk dan membuat rakyat jatuh miskin.

4 November 2024 | 10.54 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengundang sejumlah menteri kabinet dan kepala badan di kantornya pada Senin, 4 November 2024. Agendanya ialah rapat koordinasi tingkat menteri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Menko Polkam akan memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas penyampaian pembentukan desk," tulis undangan yang dilihat Tempo pada Senin, 4 November 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam undangan itu tertulis para menteri yang bakal hadir ialah yang berada di bawah koordinasi Menkopolkam. Pantauan Tempo di lokasi, sejumlah menteri dan kepala badan tampak mendatangi Kantor Kemenkopolkam, Jakarta sejak pukul 09.30 WIB.

Mereka yang terpantau hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, tampak hadir juga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Ada juga pejabat Bakamla, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Badan Narkotika Nasional.

Salah seorang pejabat urusan Hubungan Masyarakat Kemenkopolkam mengatakan bahwa rapat koordinasi tingkat menteri ini membahas soal pembentukan dua desk, yakni Desk Judi Online dan Desk Pilkada.

Rapat koordinasi tingkat menteri ini digelar secara tertutup. Hingga pukul 10.30, rapat yang dilakukan di Gedung Utama Kemenkopolkam masih berlangsung.

Sebelumnya, Menkopolkam Budi Gunawan mengatakan bahwa kementeriannya berkomitmen menangani pemberantasan judi online seperti yang telah dilakukan pendahulunya, Hadi Tjahjanto, melalui Satgas Judi Online.

Budi menilai, praktik judi online telah membuat perekonomian masyarakat memburuk dan membuat rakyat jatuh miskin. "Sudah meresahkan, sangat meresahkan baik untuk perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Ini harus ditangani dengan baik dan lebih tajam," kata Budi pada Selasa, 22 Oktober 2024 seperti dilansir dari Antara.

Budi tidak menjelaskan dengan rinci langkah konkret yang akan dilakukan untuk meredam praktik judi online di Tanah Air. Dia hanya memastikan jajarannya bakal berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk menangani praktik judi online.

"Kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum," kata Budi.

Tak hanya judi online, Kemenkopolkam juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang berlangsung pada 27 November 2024. Kemenko Polkam ingin pilkada serentak berjalan kondusif, aman, dan lancar.

Untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada, Wamenkopolkam Lodewijk Freidrich Paulus meminta Badan Intelijen Negara atau BIN melakukan operasi intelijen secara terpadu menjelang Pilkada. Operasi itu, katanya, agar tercipta sistem peringatan dini.

"Kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal," ujar Lodewijk seperti dikutip dari keterangan resmi pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Lodewijk juga menyoroti sejumlah daerah yang dinilai sebagai kawasan rawan menjelang pilkada. Dia meminta setiap lembaga yang menangani pilkada sudah memetakan daerah-daerah rawan konflik menjelang hingga berakhirnya perhelatan pilkada.

Kemenkopolkam membagi kawasan yang dianggap rawan tersebut menjadi tiga kategori, yakni daerah rawan rendah, rawan sedang, dan rawan tinggi. Masing-masing daerah memiliki perhatian yang berbeda-beda tergantung tingkat kerawanannya. 

Lodewijk menyebutkan, misalnya, di Papua ada empat provinsi yang masuk kategori daerah rawan tinggi. Menurut dia, empat provinsi di Papua yang masuk kategori rawan tinggi itu lantaran masih terdapat sejumlah masalah sosial. 

Menurut Lodewijk, pilkada serentak 2024 menjadi program penting yang termasuk delapan program cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Lodewijk berharap penyelenggara maupun stakeholder atau pemangku kebijakan yang berhubungan dengan pilkada benar-benar memonitor kondisi di lapangan.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus