Jejak Suram Omnibus Law dalam Pembuatan Undang-Undang

Undang-Undang Cipta Kerja jadi contoh buruk pembuatan undang-undang secara omnibus. Metode ini baru dikenal dalam UU PPP.

17 Januari 2025 | 12.00 WIB

Perbesar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Metode omnibus law baru dikenal dalam pembuatan undang-undang di Indonesia setelah UU Cipta Kerja..
Saat UU Cipta Kerja dinyatakan inskonstitusional, DPR justru merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pembuatan UU Cipta Kerja contoh buruk penggunaan metode omnibus law.

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Adies Kadir mengatakan anggota Dewan akan tetap mengikuti tatanan pembahasan undang-undang dalam penyusunan paket Undang-Undang Politik. Ia mengatakan DPR akan membahas rencana penyusunan Undang-Undang Politik secara omnibus di lingkup internal fraksi, termasuk di Fraksi Partai Golkar.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

uu-cipta-kerja

omnibus-law

mahkamah-konstitusi

undang-undang-politik

dpr

Daniel Ahmad Fajri

Bergabung dengan Tempo pada 2021. Kini reporter di kanal Nasional untuk meliput politik dan kebijakan pemerintah. Bertugas di Istana Kepresidenan pada 2023-2024. Meminati isu hubungan internasional, gaya hidup, dan musik. Anggota Aliansi Jurnalis Independen.

Edisi 11 Mei 2025