Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar komunikasi politik KedaiKOPI Hendri Satrio menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno bisa meredakan sementara isu pemakzulan Gibran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Pertemuan ini bisa meredakan sementara isu pemakzulan wapres. Aspirasi sudah didengar langsung oleh presiden, dan dengan keterlibatan tokoh sekaliber, Try Sutrisno, isu ini tidak perlu lagi bergulir liar di ruang publik,” kata pria yang akrab disapa Hensa ini dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hensa mengatakan pemerintah telah menunjukkan itikad baik dan para purnawirawan juga telah mendapat ruang menyampaikan pandangan mereka. “Sekarang, bola ada di DPR untuk memberikan respons formal dan ruang bagi purnawirawan TNI jika diperlukan,” ujar Hensa.
Hensa mengusulkan agar DPR mengundang para purnawirawan secara formal untuk menyampaikan aspirasinya. DPR, kata dia, bisa mengeluarkan jawaban atau rekomendasi yang akan menutup isu pemakzulan Gibran agar tidak berkembang liar.
Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini mengatakan pertemuan Try Sutrisno dan Prabowo menghindarkan Try dari anggapan sebagai kelompok barisan jenderal sakit hati. Try adalah purnawirawan yang mendukung usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan. “Beliau jadi titik poin karena posisinya terhindar dari tuduhan seperti jenderal sakit hati,” ujar Hensa.
Lewat pertemuan ini, Prabowo mendapat kesempatan mendengar langsung aspirasi tersebut, yang menurut Hensa, setara dengan forum formal untuk menyampaikan pesan kepada presiden. Dengan adanya dialog langsung antara Prabowo dan Try Sutrisno, Hensa menyebut pesan dari purnawirawan bisa sampai tanpa bias. Pertemuan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Presiden terhadap aspirasi purnawirawan.
“Dalam ilmu komunikasi, ada istilah noise atau gangguan. Jika usulan purnawirawan TNI ini terkena noise, pesannya bisa terdengar seperti TNI mengusulkan pemakzulan wapres, yang menurut saya salah, makanya usulan ini tetap menjadi penting untuk didengarkan,” kata Hensa.
Soal usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran, yang menjadi poin kedelapan dari delapan usulan purnawirawan, Hensa menegaskan bahwa jalan menuju pemakzulan tidak sederhana.
“Saya berkali-kali bilang, aspirasi untuk memakzulkan wapres itu tidak mudah. Ada syarat pelanggaran berat dalam undang-undang, seperti pengkhianatan, dan prosesnya harus sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ini ranah legislatif, jalannya panjang dan berliku,” katanya.
Sementara tuntutan lain, kata Hensa, seperti penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) lebih mudah dijawab, tetapi usulan soal Gibran terhambat oleh kerumitan prosedur hukum.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan halalbihalal Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Prabowo duduk di satu meja dengan mantan wakil presiden Try Sutrisno dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Prabowo yang mengenakan baju safari berwarna cokelat tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 WIB. Kepala Negara berjalan di atas karpet merah. Dia menuju meja bundar yang telah disediakan.
Di meja bundar itu, sudah duduk mantan wakil presiden Try Sutrisno, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sri Sultan Hameng Kubuwono X, dan Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD Mayor Jenderal (Purn) Komaruddin Simanjuntak.
Prabowo kemudian menyalami mereka dan duduk bersebelahan dengan Try Sutrisno.
Sebelumnya mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno mengungkapkan alasan dirinya menyetujui deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai tindakan purnawirawan merupakan upaya penyelamatan bangsa. Ia menegaskan bahwa seluruh purnawirawan TNI dari berbagai matra kompak, termasuk purnawirawan kepolisian. Menurut Try, mereka ingin supaya negara bisa ditata kembali.
“Anda lihat isinya. Itu semua masalah pokok semua. Itu semua masalah berat. Kalau saudara orang Indonesia baca itu, kalau ini enggak diberesin, rusak negara,” kata Try Sutrisno kepada Tempo di kediamannya, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025.
Pada 17 April lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Ada delapan poin sikap, salah satunya ialah mencopot Gibran sebagai wakil presiden.
Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel. Try Sutrisno mengetahui dan menandatangani tuntutan tersebut.
Pilihan Editor: Jalan Panjang dan Berat Mewujudkan Pemakzulan Gibran
Hendrik Yaputra dan Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini
