Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal atau Kemendes PDT menuai polemik. Berdasarkan dokumen yang dilihat Tempo, warkat tersebut bertarikh Senin, 21 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam surat berkop Kemendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 19/UMM.02.03/X/2024 itu, undangan acara haul dan syukuran ditujukan kepada para kepala desa, staf desa, kader RW, dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten.
Sempat diingatkan Mahfud Md
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyayangkan adanya undangan berkop surat Kemendes PDT perihal acara haul dan syukuran. Menurut Mahfud, surat yang ditandatangani Menteri Desa Yandri Susanto itu melanggar etika birokrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul makanya saya bilang itu salah dan melanggar etika birokrasi,” kata Mahfud saat ditemui usai acara serah terima jabatan Kementerian Pertahanan, Selasa, 22 Oktober 2024.
Mahfud mengatakan, undangan haul dan syukuran tersebut merupakan urusan pribadi. Sehingga tidak bisa dikait-kaitkan dengan administrasi lembaga negara seperti kementerian.
“Kan tidak boleh, ya, urusan pribadi begitu, urusan tahlilan, urusan syukuran, lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Itu kan bukan menjadi tugas kementerian,” katanya.
Mahfud sebelumnya juga mengunggah dokumen surat berkop Menteri Desa tersebut di akun media sosialnya.
Dalam unggahan tersebut, Mahfud menulis, "Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah inirai menteri, maka ini keliru. Acara seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya hati-hati.”
Respons Menteri Desa
Mendes PDT Yandri Susanto mengaku telah menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan haul dan syukuran. Namun, dia mengatakan, hal itu murni untuk kegiatan Hari Santri dan haul orang tuanya. Dia berjanji tidak akan mengulanginya.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, penggalangan para undangan dalam kegiatan syukuran dan peringatan haul ibunya tidak digunakan untuk kepentingan politik.
Saat ini, istri Yandri, Ratu Zakiyah, merupakan calon Bupati Serang pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Yandri mengatakan, tidak ada arahan untuk memilih Ratu Zakiyah dalam kegiatan tersebut.
“Selama proses berlangsung tidak ada unsur politik, kami juga tidak mau acara ini ditunggangi oleh unsur politik. Termasuk hari ini kita menyumbangkan makanan, itu atas nama emak kami,” kata Yandri di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, 22 Oktober 2024, seperti dikutip Antara.
Belakangan Yandri menjelaskan bahwa peserta haul bukan hanya dari Kabupatan Serang, tapi Cilegon, Kota Serang, Tangerang, Pandeglang hingga Jakarta.
"Saya tidak mungkin menciderai kekhidmatan acara santri nasional, apalagi menyangkut alrmarhumah ibu saya dengan politik. Itu tidak mungkin. Itu karena saya tinggal di pondok," kata Yandri di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 23 Oktober 2024.
Berbuntut teguran dan perintah minta maaf
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memerintahkan Yandri untuk meminta maaf atas polemik undangan berkop surat Kemendes PDT. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, mengharapkan peristiwa ini tidak terjadi lagi.
“Ya (arahannya) minta maaf dan pengalaman di awal-awal sehingga kemudian hari insyaallah tidak akan terjadi lagi. Bagus kan karena terjadi awal-awal,” kata Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Sementara Istana Kepresidenan menegur jajaran menteri Kabinet Merah Putih setelah geger surat berkop Kemendes PDT.
Tersebar arahan di grup aplikasi perpesanan menteri yang disebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.
Ada dua poin dalam pesan tersebut. Pertama, para menteri diminta untuk berhati-hati dalam membuat surat yang menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Selain itu juga diminta untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Poin kedua, para menteri diminta agar humas di masing-masing kementerian untuk berhati-hati dan mencegah adanya peretasan di website maupun media sosial milik kementerian.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membenarkan imbauan yang disampaikan Istana tersebut. "Iya kita harus siaga bersama. Kepercayaan publik ini kami harus jaga bersama. Semua imbauan, untuk Kabinet Merah Putih," kata Ketua Umum Projo ini di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Budi Arie mengatakan, imbauan itu berlaku untuk semua. Pesan tersebut, kata dia, baik supaya pejabat publik bisa membedakan kepentingan pribadi dan kelembagaan.
DANIEL A. FAJRI | NANDITO PUTRA| ANTARA
Foto 
