Presiden Jokowi Sahkan Revisi UU Kementerian Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Jokowi meneken beleid revisi UU Kementerian Negara pada tanggal 15 Oktober 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal yang sama.

Perubahan mendasar yang diatur dalam revisi UU Kementerian Negara antara lain, pada pasal 6 dan pasal 7 disisipkan satu pasal yakni pasal 6A. Pasal 6A menyatakan bahwa, dalam hal tertentu, pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada sub-urusan pemerintahan atau rincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan.

Di antara pasal 9 dan pasal 10 disisipkan satu pasal, yakni pasal 9A. Melalui pasal itu, Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. 

Sementara ketentuan pasal 15 diubah menjadi "Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden". Sebelumnya ketentuan mengatur jumlah kementerian hanya 34.

Ketentuan ini memungkinkan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian. Prabowo memanggil kandidat menteri, calon wakil menteri, serta bakal pejabat lainnya dalam kesempatan terpisah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Total 49 tokoh dipanggil pada Senin, 14 Oktober, 2024. Dalam kesempatan terpisah besok harinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu menerima 59 orang.