Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Dikritik

JAKARTA – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi III Bidang Hukum dan Keamanan menilai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Mereka mengusulkan agar undang-undang tersebut direvisi untuk memperbaiki kualitas Mahkamah Konstitusi. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di gedung DPR pada15 Februari 2022.