Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendidikan

Sejarah Bhayangkari Organisasi Persatuan Istri Anggota Polri, Ada yang Berubah Pasca Reformasi?

Istri anggota Polri tergabung dalam wadah organisasi yang bernama Bhayangkari. Begini sejarah pembentukannya hingga pasca reformasi.

14 Agustus 2022 | 07.27 WIB

Sejumlah Isteri Bhayangkari berfoto selfi dalam kegiatan memperingati hari kartini  di Kota Bogor, 20 April 2016. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Perbesar
Sejumlah Isteri Bhayangkari berfoto selfi dalam kegiatan memperingati hari kartini di Kota Bogor, 20 April 2016. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Bhayangkari merupakan organisasi atau persatuan istri anggota Polri yang terbentuk atas gagasan dari Ny. HL. Soekanto pada 17 Agustus 1949 di Yogyakarta. Saat itu, Bhayangkari memiliki Ketua Pengurus besar yang dijabat oleh Ny. T. Memet Tanumijaya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Pada 19 Oktober 1952, organisasi persatuan istri anggota Polri, Bhayangkari melaksanakan konferensi Istri Polisi pertama yang dihadiri oleh 27 perwakilan daerah. Saat konferensi berlangsung, telah diputuskan bahwa para istri dari polisi harus bersatu dalam gerak perjuangan melalui wadah tunggal organisasi. Selain itu, tepat pada hari konferensi tersebut diperingati pula sebagai Hari Anak-Anak Kepolisian. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Setelah empat tahun kemudian, barulah diadakan kembali konferensi kedua pada 25 Desember 1956. Saat konferensi kedua berlangsung, Cupu Manik Astagina telah disahkan sebagai lambang Bhayangkari. Arti lambang tersebut adalah Cupu yang berarti tempat, Manik berarti utama, Asta berarti delapan, dan Gina berarti manfaat.

Selanjutnya, konferensi ketiga dilaksanakan pada 1956. Pada konferensi tersebut, para pengurus mengesahkan Hymne Bhayangkari karya dari RAJ. Sudjasmin dan syair dari Ny. SA. Legowo. Pada 1963, konferensi kelima dilaksanakan dan ditetapkan bahwa 19 Oktober 1952 sebagai Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari.

Mengutip dari bhayangkari.or.id, Mars Bhayangkari disahkan dalam rapat kerja dewan pimpinan Bhayangkari pada 1970 di Jakarta. Satu tahun kemudian, berdasarkan kebijaksanaan pimpinan Hankam tentang organisasi ABRI, terjadi perubahan corak kepemimpinan dari mulanya tidak fungsional menjadi fungsional. Hal ini membuat, Istri Kapolri ketika itu, Ny. Muhammad Hasan secara fungsional ditunjuk sebagai ketua Umum Bhayangkari yang pertama.

Lalu, pada 1974 dalam Musyawarah Pusat Bhayangkari IX, sebutan persatuan potensi Wanita Polri Bhayangkari berubah menjadi Persatuan Istri Anggota Polri Bhayangkari. Akibatnya, persatuan ini menjadi organisasi ekstra struktural yang berada dibawah pembinaan Polri. Dari sini, setiap tahunnya Bhayangkari pun semakin berkembang dalam menjalankan roda organisasi dan membantu tugas Polri.

Bhayangkari Pasca Reformasi 

Pada 1 April 1999, Polri memisahkan diri dari ABRI sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2/1999 sehingga untuk sementara waktu Polri berada di bawah kementerian pertahanan dan keamanan. Akibatnya, pada 22 Juni 1999, Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi IX (Munas) dilangsungkan oleh Bhayangkari. Alhasil, pada Munas IX, Bhayangkari secara resmi memisahkan diri dari organisasi Induk Dharma Pertiwi.

Setelah melalui proses kemandirian polri, sesuai keputusan Presiden RI Nomor 89/2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada 1 Juli 2000, kedudukan Bhayangkari pun langsung berada di bawah naungan pembinaan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, sebagaimana dilansir dari polri.go.id.

Pada 10 Oktober 2000, berdasarkan Keppres Nomor 70/2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka struktur organisasi Bhayangkari pun berubah. Akibatnya, Pengurus Pusat Bhayangkari menghapus jabatan Ketua Harian Bhayangkari dan membentuk sekaligus mengangkat Wakil Ketua Umum Bhayangkari.

Pembentukan, perubahan, dan penghapusan tingkat kepengurusan di lingkungan Bhayangkari dilaksanakan pada 21 Januari 2011. Pada acara tersebut, Bhayangkari mengagendakan beberakari pa penghapusan jabatan, di antaranya penghapusan Pengurus Wilayah Bhayangkari dari struktur organisasi Bhayangkari dan berubah menjadi Pengurus Cabang Bhayangkari Kota Besar, pembentukan Pengurus Cabang Berdiri Sendiri Bhayangkari Korps Lantas, dan perubahan tingkat kepengurusan.

Sampai sekarang, Pengurus Pusat Bhayangkari telah memiliki tingkat Kepengurusan Cabang dengan jumlah anggota 386.407. Secara lebih rinci, organisasi persatuan istri anggota Polri, Bhayangkari memiliki anggota biasa sebanyak 324.825 dan anggota luar biasa berjumlah 61.582.

RACHEL FARAHDIBA R 

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus