Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan memberi penjelasan soal sikap organisasi mereka atas usulan penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang sempat ikut menyampaikan pandangan terkait usulan ini menginginkan adanya dialog.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kata kuncinya dialog. Untuk itu Gus Yahya menyampaikan alasannya masuk akal, tapi diperlukan dialog," kata Rahmat kepada Tempo di Jakarta, Rabu, 2 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu 2024 datang dari sejumlah pimpinan partai politik karena alasan stagnasi ekonomi selama pandemi. Mulai dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sampai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya kemudian meminta agar dilakukan diaolog soal usulan penundaan Pemilu 2024. Ini mengingat beragam persoalan yang dihadapi bangsa dalam beberapa waktu terakhir.
"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata dia di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar, Sumatera Barat, Ahad, 28 Februari 2022.
Menurut Gus Yahya, usulan penundaan pemilu ini dapat didudukkan bersama oleh seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik.
"Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini," kata dia.
Rahmat juga menilai mereka sebenarnya cukup berani dengan mewacanakan pendekatan dialog atas usulan ini. Tujuannya yaitu untuk menjembatani kebuntuan yang ada agar diselesaikan dengan dialog.
Rahmat menegaskan bahwa PBNU bukanlah partai politik yang bisa memutuskan hal tersebut. Usulan itu, menurut dia, hanya bisa dilakukan dengan keputusan politik. Meski demikian, Rahmat juga membenarkan bahwa organisasi seperti NU tetap berperan dalam kebijakan yang nanti akan diambil terkait Pemilu 2024 ini.
"Legalitasnya di sana (partai politik), legitimasi moralnya di sini (organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti NU)," kata dia.
Untuk itu, NU juga akan terus membahas usulan kebijakan ini dengan sejumlah kyai dan kalangan pesantren di daerah.
"Perkembangannya pasti diikuti, tapi apakah suara NU menentukan, ya tidak lah," kata dia.
Secara pribadi, Rahmat pun sepakat dengan Gus Yahya bahwa alasan yang dikemukakan terkait penundaan Pemilu 2024 masuk akal. Sebab, Indonesia bisa dianggap telah "sakit" selama dua tahun lebih pandemi Covid-19 ini.
Sehingga dalam keadaan tidak normal, kata Rahmat, tentu jangan menggunakan cara berpikir normal. Lalu sebagai bangsa, kata dia, harus ada juga prioritas kebijakan yang diambil.
"Kalau pendekatannya konstitusional, ya menolak. Tapi kan kita hidup di dua sisi, ada konstitusi dan ada dinamika," kata dia.
Sebelum disampaikan ketua umum partai politik, usulan penundaan Pemilu 2024 juga datang dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia menyebut usulan tersebut datang dari para pengusaha.
Salah satu pengusaha yang mendukung penundaan Pemilu 2024 adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Diana Dewi.
"Memang beberapa pengusaha berwacana untuk dapat menunda pelaksanaan Pemilu dari 2024 ke 2027," kata dia saat dihubungi.
Namun, kata Diana, hal tersebut tidaklah menjadi pendapat Kadin secara kelembagaan. Sebagai wadah dunia usaha, kata dia, Kadin memang menaungi perusahaan dan organisasi perusahaan atau pengusaha di Tanah Air.
Polemik penundaan pemilu 2024 hingga saat ini terus berlanjut. Isu ini mendapat tentangan dari banyak pihak mulai dari akademisi, masyarakat sipil, hingga politikus Senayan. Presiden Jokowi sendiri belum berbicara secara langsung soal ini.
Foto 
