TNI Kerahkan Intel Puspom untuk Bantu Tertibkan Ormas, Ini Alasannya

AKSI premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang marak terjadi di berbagai daerah. Sejumlah kejadian menyedot perhatian publik, seperti penyerangan disertai perusakan dan pembakaran mobil polisi di Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025; serta pembangunan pabrik mobil milik BYD di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang sempat diganggu tindakan premanisme oleh ormas.

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan tujuan pembentukan satgas tersebut adalah untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum terhadap persoalan premanisme berkedok ormas yang mengganggu investasi.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menuturkan pemerintah tidak akan ragu menindak aktivitas organisasi masyarakat dan tindakan premanisme. “Yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi atau kegiatan usaha, pemerintah tidak ragu menindak," kata Budi pada Selasa, 6 Mei 2025.

Untuk membantu pemerintah menertibkan ormas yang dianggap meresahkan masyarakat, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI turut mengerahkan satuan intelijennya.

Alasan Puspom TNI Sebar Intelijen Bantu Tertibkan Ormas

Kepala Puspom TNI Mayor Jenderal Yusri Yunarto mengatakan telah menyebar intelijen untuk membantu menertibkan ormas yang dianggap meresahkan masyarakat.

Dia menuturkan intelijen tersebut adalah satuan penyelidikan dan pengamanan fisik (Lidpamfik), yaitu kegiatan intelijen militer yang berfokus pada pengumpulan keterangan dan pengamanan fisik terhadap personel, material, dan objek vital TNI. “Lidpamfik ini intelijen kami yang selalu berkolaborasi dengan intelijen di satuan lain,” kata dia di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 7 Mei 2025.

Dia menyebutkan penyebaran satuan Lidpamfik adalah tindakan konkret TNI dalam memberantas premanisme yang acap kali dianggap mengganggu jalannya iklim investasi. Nantinya, kata Yusri, Lidpamfik akan bekerja sama dengan satuan intelijen di Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS). “Fungsi utamanya adalah pencegahan. Jadi kami kombinasi informasinya, lalu dianalisis untuk mencegah terjadinya premanisme,” tuturnya.

Yusri mengatakan TNI tidak akan pandang dulu dalam bertindak ketika ada aksi premanisme berkedok ormas. Apabila ormas itu diduga dibekingi oleh aparat penegak hukum atau prajurit TNI, TNI akan bertindak tegas terhadap mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Kalau itu melibatkan masyarakat, maka penanganannya di kepolisian,” ujarnya.

Dudung Sebut Masalah Ormas Jadi Perhatian Presiden

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyebutkan masalah ormas yang meresahkan masyarakat turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebutkan ormas sebaiknya mendukung agenda pembangunan pemerintah dan bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah.

“Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan masalah ormas. (Presiden menekankan) ormas yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu,” kata Dudung ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam, 5 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu mengatakan Prabowo menyampaikan sikapnya mengenai ormas saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore. “Jadi, kalau misalnya ada ormas, silakan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan, dan mendorong pembangunan pemerintah,” kata Dudung.

Sebelumnya muncul silang pendapat antara pengurus Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB)—ormas yang dipimpin oleh Rosario de Marshal alias Hercules—dengan beberapa orang pensiunan jenderal TNI seperti Sutiyoso dan Gatot Nurmantyo tentang pakaian ormas yang serupa seragam TNI serta perilaku anggota ormas yang kerap memalak masyarakat. Sutiyoso pun mengusulkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Ormas.

Mengenai kisruh tersebut, Dudung menyebutkan seluruh pihak harus dapat menahan diri untuk tidak menjelek-jelekkan satu sama lain. Dia menyambut baik permintaan maaf yang disampaikan oleh Hercules kepada Bang Yos—sapaan Sutiyoso. “Menurut saya, yang penting bagaimana kita ke depan tidak saling bermusuhan,” ujar Dudung.

Dalam kesempatan yang sama, Dudung juga merespons munculnya anggapan yang menyebutkan TNI takut terhadap ormas. Menurut dia, anggapan itu tidak tepat. “Nggak ada istilah TNI takut sama ormas. Tidak ada istilah itu. TNI ke mana pun, TNI itu ke masyarakat, siapa pun, sampai masyarakat apa pun. Istilahnya tidak pandang bulu, kelompok ini, kelompok itu, semuanya. TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ucap Dudung.

Gubernur Lemhannas Minta Penegak Hukum Tindak Ormas yang Hambat Investasi

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily meminta para aparat penegak hukum (APH) menindak tegas berbagai ormas yang melakukan premanisme sehingga menghambat proses investasi di Tanah Air.

Sebab, kata dia, Indonesia membutuhkan iklim yang kondusif sebagai upaya membangun investasi untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong dunia usaha agar dapat berjalan dengan baik.

“Karena itu, upaya yang bisa menghalangi produktivitas ekonomi kita, termasuk dari kalangan ormas yang melakukan intimidasi terhadap upaya untuk membuka usaha, kami minta untuk ditindak tegas,” tutur Ace dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 6 Mei 2025. 

Andi Adam Faturahman dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Jika Tentara Jadi Polisi Penyidik Narkoba