Ketua bupln menyatakan keberatan

Dalam tulisan ''Kredit Macet: Mengusut Uang yang Hilang'' (TEMPO, 17 April 1993, Ekonomi & Bisnis), antara lain ditulis, ''Warouw memang tidak langsung menunjuk hidung. Tapi Anda tentu masih ingat Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Di lembaga ini, uang pemerintah tersangkut tak kurang dari Rp 759 miliar.'' Di bagian lain diuraikan soal pengusaha yang berhasil meminjam US$ 55 juta dari bank pemerintah untuk membeli perkebunan. Selisih harga beli dan besarnya kredit menjadi jatah bankir yang bersangkutan. Juga contoh lain, pengusaha kayu lapis membangun pabrik dengan pinjaman bank. Tapi, tiga bulan kemudian, pabrik itu dinyatakan bangkrut. Lalu ketahuan bank tersebut hanya bisa menyita pabrik dengan mesin- mesin bekas pakai, yang nilainya tak sampai separuh dari dana yang disalurkan. Dan disimpulkan, ''Nah debitur-debitur model beginilah yang kerap memusingkan BUPN.'' Berita di atas terkesan seolah-olah berasal dari keterangan atau informasi saya. Padahal, saya tak pernah membuat pernyataan seperti itu, apalagi langsung menunjuk pihak tertentu. Untuk diketahui, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) tidak mempunyai informasi dan data tentang kredit-kredit perbankan yang disebutkan dalam berita tersebut, entah itu besarnya kredit, status kredit (macet atau tidak), atau yang lainnya. Jadi, pernyataan tersebut adalah pernyataan wartawan yang bersangkutan. ADOLF WAROUW BUPLN Jakarta