Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cabut Paraf di Sprindik Anas, Pimpinan KPK Dikecam  

Editor

Pruwanto

image-gnews
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja berbincang-bincang dengan anggota Komisi Ahmad Yani (kiri) dan M. Noerdin (kanan), sebelum mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 25 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja berbincang-bincang dengan anggota Komisi Ahmad Yani (kiri) dan M. Noerdin (kanan), sebelum mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 25 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja yang mencabut tanda tangannya dalam surat perintah penyidikan dianggap tidak etis. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, alasan Pandu yang mencabut tanda tangannya adalah hal janggal dan tidak masuk akal.

Akil menjelaskan, sebelum meneken sprindik seharusnya Pandu sudah membaca naskahnya. Kecuali, jika Pandu meneken sprindik dalam keadaan tidak sadar. Adnan mestinya diberi sanksi Komite Etik KPK karena sikapnya tersebut. "Internal yang bisa menghukum adalah penasihat KPK," ujar Akil kemarin.

Sebelumnya, Pandu mengklaim pernah meneken penerbitan sprindik untuk tersangka Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pekan lalu. Namun, tanda tangan segera dicabut setelah dia tahu bahwa gelar perkara untuk kasus itu belum pernah terjadi. "Saya tanda tangan, tapi saya cabut kembali," katanya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, merasa heran dengan tindakan Pandu yang mencabut tanda tangannya. Sebagai praktisi hukum, Hifdzil melihat hal itu kesalahan teknis. "Kalau memang belum yakin, sebaiknya tidak tanda tangan dulu. Jangan nanti kemudian dicabut," katanya.

Dari kacamata politik, menurut Hifdzil, banyak pihak yang bakal menilai Pandu terpengaruh pihak tertentu. Seharusnya KPK bebas dari pengaruh politik. Untuk itulah lembaga ini mempunyai wewenang luar biasa besar. Dia berharap Pandu diperiksa Komite Etik untuk mengetahui alasan pencabutan tanda tangan itu.

Hifdzil pun menganggap bahwa Anas layak ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek Hambalang, meski nilai bukti suap Toyota Harrier di bawah Rp 1 Miliar. Menurut Hifdzil ada opsi lain yang bisa menjerat Anas berdasarkan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11.

"Dilakukan penyelenggara negara dan kasus korupsinya menyita perhatian publik," kata Hifdzil. Menurut dia, kasus Hambalang sangat menyita perhatian masyarakat. Di sisi lain, katanya, saat itu Anas menduduki jabatan publik sebagai anggota DPR. Dengan alasan itu Anas layak ditetapkan sebagai tersangka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut catatan Tempo, KPK pernah menangani kasus korupsi yang nilainya di bawah Rp 1 miliar. Kasus itu antara lain, perkara suap sebesar Rp 150 juta terhadap hakim Kartini Marpaung dalam kasus korupsi pengadaan mobil dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Grobogan, Jawa Tengah, senilai Rp 1,9 miliar.

Selain itu, KPK menangkap tangan Ibrahim, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menerima Rp 300 juta terkait kasus sengketa tanah. Ibrahim tertangkap KPK pada 31 Maret 2010. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sudah memvonis Ibrahim dengan hukuman 6 tahun penjara.

FEBRIANA FIRDAUS | NUR ALFIYAH | EVAN | BOBBY CHANDRA

Baca juga
SBY Komentari Pembocor 'Sprindik' Anas 

Ini Dialog Terakhir Annisa Azwar dan Sopir Angkot

Kemendikbud Ngotot Tetap Bikin 20 Variasi Soal UN


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat ke Luar Negeri atas Kasus Korupsi SYL

18 menit lalu

Hanan Supangkat. Swa.co.id
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat ke Luar Negeri atas Kasus Korupsi SYL

Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan rumah Hanan Supangkat dan temukan uang tunai rupiah dan valas dengan besaran belasan miliar.


Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

5 jam lalu

Mantan Walikota Banjar, Herman Sutrisno dan Direktur CV. Prima, Rahmat Wardi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Desember 2021. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Herman Sutrisno dan Rahmat Wardi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman Kota Banjar, Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan penerimaan gratifikasi.  TEMPO/Imam Sukamto
Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

KPK telah menyetorkan cicilan uang pengganti dari eks Wali Kota Banjar Herman Sutrisno sebesar Rp 958 juta ke kas negara.


Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

MAKI menilai langkah Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung sebagai pujian untuk jaksa agung.


Kasus Dugaan LHKPN Janggal Wali Kota Pangkalpinang, KPK Dituntut Transparan

19 jam lalu

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil dan istri Monica Haprinda. (Instagram)
Kasus Dugaan LHKPN Janggal Wali Kota Pangkalpinang, KPK Dituntut Transparan

Aktivis antikorupsi mendesak KPK melakukan supervisi atas kejanggalan LHKPN Wali Kota Pangkalpinang karena aparat hukum daerah terkesan tidak berani.


Pengamat: Kasus Pungli di Rutan KPK Seharusnya Ditangani oleh Kepolisian

1 hari lalu

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Pengamat: Kasus Pungli di Rutan KPK Seharusnya Ditangani oleh Kepolisian

Seharusnya penanganan pungli di Rutan KPK diproses oleh kepolisian dan tidak diselesaikan secara internal oleh KPK.


KPK Kembali Sita 3 Tanah Milik Eks Kepala Bea Cukai Andhi Pramono di Kepulauan Riau

1 hari lalu

Andhi Pramono. Istimewa
KPK Kembali Sita 3 Tanah Milik Eks Kepala Bea Cukai Andhi Pramono di Kepulauan Riau

KPK kembali menyita tiga aset yang diduga milik tersangka Andhi Pramono dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.


Cegah Pungli di Rutan, Pimpinan KPK Usulkan Aturan Tahanan di Rutan Dilonggarkan

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa, Direktur Penindakan Asep Guntur Rahayu (kiri) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), menghadirkan 15 orang petugas Rutan KPK resmi memakai rompi tahanan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Cegah Pungli di Rutan, Pimpinan KPK Usulkan Aturan Tahanan di Rutan Dilonggarkan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengusulkan aturan tahanan di rutan dilonggarkan agar tidak lagi terjadi pungli.


KPK Panggil 6 Saksi dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR

1 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Panggil 6 Saksi dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR

KPK memanggil 6 saksi dalam kasus pemeriksaan dugaan korupsi rumah jabatan anggota DPR.


Johan Budi Gagal ke Senayan Lagi, Simak Riwayat Kariernya

1 hari lalu

Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi memberikan keterangan pers terkait pengadaan gorden di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Sebelumnya, Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Johan Budi Gagal ke Senayan Lagi, Simak Riwayat Kariernya

Sejumlah inkumben terempas dari Senayan, salah satunya Johan Budi Sapto Pribowo di dapil Jawa Timur VII


15 Tersangka Pungli Rutan Ditahan, IM57+ Institute Anggap Korupsi di KPK Sistemik

1 hari lalu

Koordinator IM57+ M. Praswad Nugraha bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti (kanan) dan advokat Saor Siagian (kiri) dalam konferensi pers
15 Tersangka Pungli Rutan Ditahan, IM57+ Institute Anggap Korupsi di KPK Sistemik

Dia berkata korupsi sudah terjadi secara sistemik di internal KPK dan ini cara pandang utama yang harus dilihat masyarakat