Terkini Bisnis: Tahapan PNS Pindah ke IKN, Pengalihan dari Bandara Halim

Pemindahan pegawai negeri sipil ke Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan berlangsung secara bertahap. Dalam paparan berjudul “Rencana Pemindahan ASN ke IKN Baru” yang dibuat oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PAN RB dan dipresentasikan pada 6 Januari, ada enam kementerian dan lembaga yang akan pindah hingga 2024.

Keenamnya adalah Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Polri, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun mereka yang akan pindah meliputi menteri/pimpinan lembaga, eselon I, eselon II, dan pejabat fungsional.

Untuk Kementerian Pertahanan, jumlah PNS yang akan pindah ke IKN sampai 2024 adalah 734 orang. Kemudian personel Mabes TNI sebnanyak 149 orang, Mabes TNI AD 548 orang, Mabes TNI AL 793 orang, dan Mabes TNI AU 500 orang.

Lalu, personel Mabes Polri 1.667; Paspampres 800 orang, NIN 395 orang, dan BSSN 100 orang. Total PNS yang akan pindah sampai 2024 adalah 7.687 orang. Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono mengkonfirmasi isi paparan tersebut.

Simak lebih jauh tentang IKN di sini. 

2. Skenario Perpindahan Penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma ke 5 Bandara

PT Angkasa Pura II (Persero) memaparkan skenario perpindahan penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma. Bandara berlokasi di Jakarta Timur ini akan ditutup sementara untuk revitalisasi.

"Telah dilakukan rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder untuk memuluskan skenario perpindahan operasional yang sudah disetujui seluruh pihak,” ujar Presiden Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Ahad, 23 Januari 2022.

Adapun terdapat 21 operator penerbangan yang akan pindah dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sebanyak 2 maskapai merupakan maskapai niaga berjadwal. Kemudian lainnya adalah 17 maskapai niaga tidak berjadwal dan 2 maskapai kargo. Total armada ini 67 unit. Ada juga 12 unit pesawat militer.

Simak lebih jauh tentang Bandara Halim Perdanakusuma di sini. 

3. Penjualan Rumah Komersial Melonjak 223 Persen, Pasar Properti Mulai Bangkit?

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda memprediksi pasar properti nasional, terutama sub sektor rumah tinggal mulai bangkit pada tahun 2022. "Hal ini terjadi berkat dukungan kebijakan pemerintah dan minat beli masyarakat yang terus naik," ujarnya, di Jakarta, Sabtu, 22 Januari 2022.

Sinyal perbaikan ekonomi, menurut Ali, sudah terlihat pada indikator laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal III pada tahun 2021 sebesar 3,51 persen (quarter on quarter). Pertumbuhan ini masih ditopang belanja negara dan sebagian lainnya berasal dari kontribusi sektor industri.

Adapun Ketua Umum DPP REI Totok Lusida menyampaikan sepanjang tahun lalu penjualan rumah komersial telah mencapai 73.518 unit di berbagai daerah di Indonesia. Angka itu melonjak 223 persen dari periode sama pada tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 22.721 unit.

Simak lebih jauh tentang properti di sini. 

4. Minarak Group Kaji Temuan Logam Tanah Jarang Lumpur Lapindo

Minarak Group ikut merespons temuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait potensi logam tanah jarang atau Rare Earth Element di lokasi lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan menerima dengan positif dan terbuka atas temuan dari ESDM ini.

"Sejauh ini pihak kami masih melakukan kajian di internal dimana kami melibatkan beberapa ahlinya," kata Sekretaris Perusahaan Minarak Group, Ananda Arthaneli, saat dihubungi, Sabtu, 22 Januari 2022.

Namun, Ananda belum merinci tindak lanjut yang akan dilakukan perusahaan bila nanti benar ditemukan material ini di lokasi tersebut. "Jika sudah ada hasil yang pasti akan kami beritahukan," kata dia.

Simak lebih jauh tentang Lapindo di sini. 

5. Dana Covid-19 Digunakan untuk IKN, Faisal Basri: Kejahatan Luar Biasa

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik pengalihan pendanaan pengendalian Covid-19 ke rancangan Ibu Kota Negara (IKN). Menurut Faisal, pengalihan pendanaan dari penanganan wabah ke ibu kota baru adalah kejahatan luar biasa.

Ia mengkritik pengalihan dana tersebut yang menggunakan UU No. 2 tahun 2020. Aturan ini, ia menyebut, seharusnya fokus untuk penanganan Covid-19 bukan untuk pendanaan IKN .

“Sekarang udah dibangun untuk Covid disisihkan untuk ibu kota baru. Ini kejahatan luar biasa, sudah dikasih keleluasaan, tapi disalahgunakan,” ujar Faisal dalam diskusi virtual bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Jumat, 21 Januari 2022.

Simak lebih jauh tentang Faisal Basri di sini.