Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Terkini: Massa Aksi Tolak PP Tapera hingga UU Cipta Kerja di Istana, Heboh Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI

Partai Buruh mendesak Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

6 Juni 2024 | 13.45 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 6 Juni  2024 dimulai dari Partai Buruh mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Selain itu, Partai Buruh juga menolak Uang Kuliah Tunggal atau UKT, UU Cipta Kerja, dan upah murah. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Disusul, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memutuskan pekerja baik PNS, TNI, Polri, pekerja swasta dan profesional mandiri, wajib ikut program Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat mulai Mei 2027.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selanjutnya, kabar Muhammadiyah menarik semua dana simpanan dan pembiayaan organisasinya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menarik perhatian. Pasalnya, uang milik lembaga di bawah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu jumlahnya konon sampai belasan triliun rupiah.

Berikutnya, sejumlah produsen roti dan cake menawarkan promo khusus pada bulan Juni 2024 ini. Bahkan ada yang khusus memberi promo khusus pada tanggal cantik hari ini, Kamis, 6 Juni 2024.

Terakhir,  Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo khawatir dengan nasib pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kekhawatiran para pengusaha dan investor itu muncul setelah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya untuk memimpin proyek ambisius Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. 

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Massa Aksi Tolak PP Tapera hingga UU Cipta Kerja Mulai....

1. Massa Aksi Tolak PP Tapera hingga UU Cipta Kerja Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Partai Buruh mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Selain itu, Partai Buruh juga menolak Uang Kuliah Tunggal atau UKT, UU Cipta Kerja, dan upah murah. 

Massa aksi dari Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. Aparat keamanan pun tampak berjaga di kawasan Monumen Nasional itu.

Partai Buruh akan berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta untuk menyikapi PP Taperta dan sejumlah persoalan lain. 

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kisruh Tapera: Antara Janji Pemerintah, Keberatan Pengusaha dan Penolakan Pekerja

Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memutuskan pekerja baik PNS, TNI, Polri, pekerja swasta dan profesional mandiri, wajib ikut program Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat mulai Mei 2027.

Semula, tabungan ini hanya diwajibkan pada PNS dan TNI/Polri melalui Taperum. Namun sejak disyahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, kepesertaan menjadi wajib bagi semua pekerja.

Pemerintah ingin pekerja berpenghasilan rendah bisa mempunyai rumah sendiri, sedangkan bagi pegawai berpenghasilan menengah dan tinggi, uang mereka menjadi tabungan dan bisa menyubsidi pekerja kelas bawah.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Heboh Tarik Dananya dari BSI, Muhammadiyah Punya....

3. Heboh Tarik Dananya dari BSI, Muhammadiyah Punya Ratusan RS, Kampus dan Ribuan Sekolah

Kabar Muhammadiyah menarik semua dana simpanan dan pembiayaan organisasinya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menarik perhatian. Pasalnya, uang milik lembaga di bawah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu jumlahnya konon sampai belasan triliun rupiah.

Salah seorang Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, penarikan itu disebabkan penempatan dana organisasinya selama ini terlalu banyak berada di BSI.

Anwar menjelaskan kondisi ini secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk). Sementara, penyimpanan Muhammadiyah di bank-bank syariah lain masih sedikit. “Bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal penempatan dana maupun pembiayaan,” ujar Anwar Abbas melalui keterangan tertulis, Rabu, 5 Juni 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Promo 6.6 Hari Ini: Holland Bakery Diskon 50 Persen, MAKO Mulai dari Rp 8.500, hingga Krispy Kreme Buy 6 Get 6

Sejumlah produsen roti dan cake menawarkan promo khusus pada bulan Juni 2024 ini. Bahkan ada yang khusus memberi promo khusus pada tanggal cantik hari ini, Kamis, 6 Juni 2024.

Beberapa produsen roti dan kue yang turut menebar promo itu mulai dari Holland Bakery, MAKO Cake and Bakery, Krispy Kreme hingga Roti'O yang memberikan promo untuk pembelian langsung di gerai (offline) dan online. 

Promo yang digelar beragam, mulai dari potongan harga atau diskon hingga gratis produk setelah pembelian produk sebelumnya. Ada juga yang menawarkan promo dengan bekerja sama dengan bank tertentu. 

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Apindo Wanti-wanti Basuki Hadimuljono Tak Cukup....

5. Apindo Wanti-wanti Basuki Hadimuljono Tak Cukup Waktu Urus IKN saat Masih Jadi Menteri

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo khawatir dengan nasib pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kekhawatiran para pengusaha dan investor itu muncul setelah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya untuk memimpin proyek ambisius Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. 

Usai Bambang dan Dhony mundur pada Senin, 3 Juni lalu, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. 

“Kami khawatir keduanya (Basuki Hadimuljono dan Raja Juli) tidak bisa memiliki cukup waktu, fokus, energi, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk memimpin Otorita IKN secara efisien,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani seperti dikutip Koran Tempo edisi Rabu, 5 Juni 2024. 

Berita selengkapnya baca di sini.

Grace gandhi

Grace gandhi

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus