Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menkomarvines Luhut Binsar Panjaitan lagi-lagi menyentil soal operasi tangkap tangan alias OTT KPK. Terbaru, pihaknya meminta Kepada Daerah untuk melawan metode pengungkapan kasus oleh KPK dengan cara OTT itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Kita harus lawan OTT supaya kita menjadi negara bermartabat,” kata Luhut pada Selasa, 17 Januari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri tak tinggal diam cara paling efisien pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan lembaganya dinilai sebelah mata oleh Luhut. Menurut Ali, ketimbang melawan OTT lebih baik menghindarinya dengan tidak melakukan korupsi.
“Jadi kalau jauhi korupsi, ya, tidak kemudian dilakukan tangkap tangan, kan begitu,” ujar Ali di Jakarta, pada Rabu, 18 Januari 2023.
Luhut Pandjaitan memang tidak senang dengan OTT. Dirinya tercacat beberapa kali berkomentar tentang sisi buruk cara KPK menciduk terduga pelaku langsung di tempat. Berikut rangkuman Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang gemar menyenggol ihwal OTT KPK.
Baca: Soal Luhut Sebut OTT KPK Bikin Jelek Nama Indonesia, Begini Respons 5 Aktivis Antikorupsi
Luhut Vs OTT KPK
1. Luhut sebut OTT tak membuat jera
Luhut pernah menyebut OTT KPK tak membuat orang jera. Hal itu dia sampaikannya pada 13 April 2021 silam. Pasalnya, meski lembaga anti-rasuah gencar melakukan penindakan, angka korupsi di Indonesia masih tetap tinggi.
“Maaf kalau saya bicara terbuka. OTT pun buahnya tidak buat orang jadi kapok. Tidak juga,” kata Luhut.
Luhut menyatakan, upaya yang paling tepat untuk menekan angka korupsi adalah pencegahan. Pihaknya mengaku rutin berkomunikasi dengan pimpinan KPK untuk mengantisipasi peluang terjadinya tindakan penyelewengan di berbagai proyek negara.
2. Luhut sebut OTT jelek banget
Penghujung tahun lalu, Luhut membuat geger aktivis pemberantas korupsi. Pernyataannya dinilai kontroversial. Menko Marves ini menyebut OTT KPK memberikan citra buruk bagi Indonesia. Dia mengatakan OTT bukan upaya yang baik untuk melawan korupsi.
“OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022.
Hal itu Luhut sampaikan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta. Luhut berbicara soal digitalisasi dan e-katalog untuk mendorong transparansi anggaran. Menurut dia, digitalisasi akan membuat celah korupsi semakin tertutup.
“Kalau sudah masuk. Itu uangnya di situ, sudah berapa ribu triliun, apa yang mau dikorupsi lagi,” ujarnya.
3. Luhut sebut OTT tidak perlu dilakukan
Pekan lalu, Luhut Pandjaitan juga menyentil ihwal OTT KPK. Dia menilai OTT tidak perlu dilakukan. Terutama ketika ekosistem digital telah berjalan baik. Misalnya, digitalisasi dalam pengadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang nilainya mencapai Rp 1.200 triliun melalui e-Katalog.
“Tahun ini 95 persen (digitalisasi). Saya katakan, kalau ekosistem baik, OTT tidak akan perlu lagi ke depan. Karena orang-orang tidak bisa mencuri lagi,” ujar Luhut, Selasa, 10 Januari 2023.
Hal itu Luhut sampaikan dalam acara Ibadah Syukur Awal Tahun Kantor Pusat HKBP yang disiarkan di Channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Dia menilai penggunaan e-Katalog telah berdampak positif terhadap belanja pemerintah. Menko Marves mengukurnya dari ketiadaan penangkapan kepala daerah lantaran terjerat kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Kita lihat 6 bulan terakhir, ada nggak kepala daerah yang ditangkap karena APBD? Nggak ada. Kita nggak sadar itu,” ujarnya.
4. Luhut ajak Kepala Daerah lawan OTT
Belum lama ini Luhut kembali berkomentar soal OTT KPK. Pihaknya mengajak Kepala Daerah untuk melawan OTT yang dilakukan KPK. Ajakan itu Luhut sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan FOROPIMDA Tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor.
“Kita harus lawan OTT supaya kita menjadi negara bermartabat,” kata Luhut Pandjaitan, Selasa, 17 Januari 2023.
Menurutnya, langkah yang harus ditempuh adalah dengan perbaikan sistem internal dan layanan untuk masyarakat menjadi berbasis elektronik sehingga menjadi negara yang efisien. Kemudian adalah meningkatkan pengawasan.
“Saya kira kita enggak mau negara kita dituduh negara yang tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia,” ujarnya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
