Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Joko Widodo mesti bergegas mengatasi persoalan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang kian menumpuk. Membiarkan masalah ini karut-marut tak berkesudahan hanya akan mempertebal kerugian negara dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Apalagi pelayanan publik di bidang kependudukan yang semestinya diutamakan sekarang telah menjadi korban.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
