6 Misi Jokowi Berantas Korupsi, Perkuat KPK Termasuk di Dalamnya

TEMPO.CO, Jakarta - Debat kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan dihelat pada Kamis, 17 Januari 2019. Dalam debat capres ini, diharapkan kedua paslon bisa memperdalam visi misi untuk meyakinkan publik akan pilihannya. Debat kandidat pertama digelar pada Kamis pekan di Hotel Bidakara, Jakarta, dengan tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Baca: 3 Solusi Penyelesaian HAM Masa Lalu yang Ditawarkan Kubu Jokowi

Masing-masing paslon terus mempersiapkan diri, tak terkecuali bagi kubu paslon 01, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin. Korupsi menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian karena banyaknya kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah maupun anggota legislatif dalam beberapa tahun belakangan. Isu pencegahan dan penindakan korupsi disebut-sebut menjadi salah satu kisi-kisi debat pertama capres pada 17 Januari 2019 mendatang.

”Kalau bagi kami, dua-duanya harus dijalankan, penindakan harus maksimum dan pencegahan tidak boleh kendur,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding saat ditemui Tempo di bilangan Menteng, Jakarta pada Ahad malam, 13 Januari 2019.

Lalu seperti apa visi dan misi paslon 01 dalam mencegah dan memberantas korupsi? Berdasarkan salinan visi misi Jokowi-Ma'ruf yang diterima Tempo, ada enam fokus utama yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pertama, pasangan ini berjanji akan melaksanakan strategi nasional pencegahan korupsi. Kubu petahana ini juga berjanji meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Debat Capres Tiga Hari Lagi, Ini Persoalan Mendesak Ma'ruf Amin

Selanjutnya, Jokowi-Ma'ruf berjanji meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-institusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi, menggiatkan transaksi non-tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang serta mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang.