Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait calon presiden (capres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan catatan Tempo, AHY sudah dua kali menyinggung Jokowi terkait pencapresan. Pertama, saat berkunjung ke rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK pada Senin malam, 15 Mei 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kedua, saat AHY berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan berkas nama bakal calon legislatif Partai Demokrat pada Ahad, 14 Mei 2023. Berikut pernyataan AHY yang dihimpun Tempo.
Buka ruang adil
Saat mengunjungi kediaman JK pada Senin malam, 15 Mei 2023, AHY meminta para pemangku kepentingan di eksekutif untuk membuka ruang dengan adil pada Pemilu 2024.
“Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi, atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi," katanya.
Menurut dia, setiap warga punya hak, baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. “Kami sepakat, bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi Pemilu 2024, dibuka ruang bagi setiap individu setiap warga negara yang sama dan adil,” ujarnya.
Seharusnya, kata AHY, siapapun yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat. "Pemilu diadakan untuk menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat," katanya.
Selanjutnya: AHY menanggapi Presiden Jokowi yang…
Fokus pada masalah kebangsaan
Pada Ahad, 14 Mei 2023, AHY juga menanggapi Presiden Jokowi yang mengusulkan nama bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke partai politik. AHY mengatakan presiden memang memiliki hak sebagai warga negara untuk memilih calon.
Namun, ia meminta agar presiden tetap fokus pada masalah kebangsaan. Sebab, kata dia, masih banyak isu yang belum terselesaikan, mulai dari masalah ekonomi, kesejahteraan, daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, termasuk demokrasi dan keadilan.
“Silakan kalau beliau punya pilihan-pilihan, tapi mohon kita semua mengawal demokrasi ini menjadi ruang buat semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, tapi ada juga yang enggak boleh maju, enggak boleh berlayar, enggak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang,” kata AHY usai menyerahkan berkas nama bakal calon legislatif Partai Demokrat ke KPU RI di Jakarta pada Ahad, 14 Mei 2023.
AHY meminta kepada pemimpin di tingkat nasional, juga kepala daerah dan wakil rakyat agar tetap fokus pada isu kebangsaan. Ia mendesak agar semuanya tidak disangkutpautkan dengan urusan pemilu.
“Jangan semuanya seolah-olah menjadi urusan pemilu. Jangan seolah-olah menjadi urusan capres-cawapres. Nanti direduksi akhirnya masyarakat kita yang menjadi korbannya. Tidak dipenuhi aspirasinya,” ujar dia.
Selanjutnya: Presiden Jokowi telah menerima daftar…
Jokowi akan berikan bisikan
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerima daftar nama capres dan cawapres yang dipilih sekelompok relawan dalam Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta. Jokowi pun mengingatkan bahwa konstitusi mensyaratkan yang bisa mencalonkan capres atau cawapres hanya partai atau gabungan partai.
"Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat, kepada partai-partai yang sekarang ini koalisinya juga belum selesai," kata Jokowi di Istora, Ahad, 14 Mei 2023. "Jadi kalau saya sekarang untuk apa, itu yang namanya strategi, jangan grasa-grusu, Belanda masih jauh."
Penanggung jawab Musra Budi Arie Setiadi juga telah mengatakan Jokowi memberikan arahan ihwal sikap politik Musra pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dalam acara itu. “Siapa capres-cawapres yang layak didukung, kita ikut perintah Pak Jokowi,” kata Budi dalam keterangannya, Senin, 8 Mei 2023.
Musra telah menetapkan tiga nama capres dan empat cawapres 2024 yang akan diserahkan ke Jokowi. Nama-nama ini dipilih setelah menjaring suara dari berbagai provinsi. Tiga capres yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Adapun cawapres yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsyad Rasyid, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
EKA YUDHA SAPUTRA | FAJAR PEBRIANTO | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Pilihan Editor: JK Disambangi Elite Demokrat-Gerindra-Golkar-PKB, Ada Apa?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
